Dua Kotak Susu, Ujian Kemanusiaan dan Penegakan Hukum: Polresta Denpasar Pilih Restorative Justice - Warta Global Bali

Mobile Menu

Klik

Raning Taxt Berita

Memuat berita...

More News

logoblog

Dua Kotak Susu, Ujian Kemanusiaan dan Penegakan Hukum: Polresta Denpasar Pilih Restorative Justice

Saturday, 21 November 2026

Poto Istimewa 

Denpasar – WartaGlobal.Id


Penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada penghukuman. Namun, keadilan juga tidak boleh kehilangan ketegasan. Prinsip inilah yang menjadi sorotan dalam penyelesaian perkara dugaan pencurian dua kotak susu di sebuah minimarket di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur.

Polsek Denpasar Timur memfasilitasi perdamaian antara pihak minimarket dan seorang ibu rumah tangga berinisial RDP (29), Sabtu (21/11/2026) malam, melalui mekanisme Restorative Justice atau keadilan restoratif.

Mediasi dipimpin Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H., M.H., dengan menghadirkan perwakilan manajemen minimarket dan keluarga perempuan tersebut.

Dalam kesepakatan itu, pihak minimarket bersedia memaafkan, sementara RDP mengakui kesalahannya, menyampaikan penyesalan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kesepakatan perdamaian dituangkan secara tertulis dan disebut berlangsung tanpa tekanan.

Keadilan Bukan Sekadar Menghukum

Kasus ini menghadirkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana hukum seharusnya memperlakukan perkara dengan nilai kerugian relatif kecil, ketika penyelesaian melalui perdamaian masih memungkinkan?

Polresta Denpasar menyebut sejumlah pertimbangan, antara lain nilai kerugian, kesediaan korban memaafkan, serta kondisi keluarga pelaku yang memiliki anak-anak balita, termasuk bayi berusia lima bulan.

Kasi Humas Polresta Denpasar menegaskan bahwa pendekatan tersebut bukan semata-mata menghindari penghukuman, melainkan mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial dan kemanfaatan hukum.

Sejak awal penanganan, RDP tidak ditahan sehingga tetap dapat mengasuh anak-anaknya.

Namun, penting ditegaskan bahwa keberadaan anak dan kondisi ekonomi keluarga bukan alasan untuk menghapus tanggung jawab hukum. Keduanya merupakan faktor kemanusiaan yang dapat dipertimbangkan sepanjang mekanisme hukum dan persyaratan keadilan restoratif terpenuhi.

Restorative Justice Bukan Ruang Impunitas

Keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas untuk membebaskan seseorang dari konsekuensi perbuatannya. Mekanisme ini harus tetap berlandaskan ketentuan hukum, persetujuan korban, kesukarelaan para pihak, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rujukan hukum juga harus ditempatkan secara tepat. Penerapan keadilan restoratif wajib mengacu pada ketentuan KUHAP yang berlaku pada saat proses hukum dilakukan serta aturan pelaksanaannya. Perdamaian tidak otomatis menghapus perkara tanpa terpenuhinya persyaratan formal dan materiil.

Di sinilah profesionalitas aparat diuji: mampu membedakan perkara yang layak diselesaikan melalui pemulihan dengan perkara yang tetap membutuhkan proses peradilan.

Jangan Berhenti pada Perdamaian

Langkah Polresta Denpasar tidak berhenti pada penandatanganan surat perdamaian. Melalui Bhabinkamtibmas, kepolisian berencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Denpasar untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga RDP.

Upaya tersebut dikaitkan dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), yakni menjembatani masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Inisiatif ini patut diuji melalui tindak lanjut nyata. Jika persoalan sosial ekonomi menjadi salah satu faktor kerentanan keluarga, maka pendampingan, akses pekerjaan, dan perlindungan sosial harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pernyataan dalam siaran pers.

Ketegasan Hukum Harus Berjalan Bersama Kemanusiaan

Peristiwa dua kotak susu ini menyimpan pelajaran penting bagi penegakan hukum. Negara harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap manusia dan kondisi sosial di balik suatu perkara.

Di sisi lain, pendekatan kemanusiaan juga tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas tindakan melanggar hukum.

Ukuran keberhasilan keadilan restoratif bukan hanya ketika korban dan pelaku berdamai. Ukurannya adalah ketika hak korban dihormati, tanggung jawab pelaku ditegaskan, prosedur hukum dipatuhi, dan potensi pengulangan perbuatan dapat dicegah.

Sebab, hukum yang berkeadilan bukan hukum yang sekadar menghukum, melainkan hukum yang mampu memberikan kepastian, memulihkan, dan menjaga martabat kemanusiaan tanpa kehilangan ketegasannya.

WartaGlobal.Id – Karya Jurnalis Indonesia.

No comments:

Post a Comment

Memuat konten...