Stop Main Pokir, Legislator Jangan Jadi Makelar Proyek!
Jakarta 20/11/2025, WartaGlobaBalil. Id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/2024 yang menegaskan agar para legislator menghentikan praktik penyalahgunaan Pokok Pikiran (Pokir). Pokir, yang sejatinya merupakan aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh anggota DPRD dalam reses, belakangan sering diselewengkan menjadi alat transaksi politik dan tempat bagi-bagi proyek demi keuntungan pribadi.Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta (16/7/2025) bahwa banyak laporan masuk soal permintaan fee, pengondisian pemenang proyek, hingga intervensi langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pokir itu legal, tapi banyak diselewengkan. Kami menerima banyak laporan soal permintaan fee hingga puluhan persen dari nilai anggaran proyek,” ujarnya.Menurut KPK, modus korupsi dalam Pokir sulit dilacak karena dibungkus dengan prosedur resmi. Selain itu, pola barter politik antara eksekutif dan legislatif makin meresahkan.
Persetujuan proyek Pokir kerap menjadi alat tawar menawar yang justru merugikan kepentingan rakyat dan merusak demokrasi.Pokir sebenarnya adalah usulan program pembangunan asli dari aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan secara transparan dan akuntabel dalam dokumen anggaran daerah.
Namun, fakta menunjukkan bahwa praktik menjadi makelar proyek justru menggerogoti integritas proses tersebut.KPK mengingatkan agar seluruh anggota DPRD serius memperbaiki tata kelola Pokir, menghentikan transaksi politik proyek, dan fokus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat demi pembangunan yang adil dan bersih dari korupsi.
Surat Edaran KPK ini menjadi peringatan keras sekaligus panggilan moral bagi seluruh legislator di Indonesia: hentikan pencurian aspirasi rakyat dalam bentuk korupsi proyek Pokir.
Masa depan demokrasi dan keadilan pembangunan daerah bergantung pada integritas para wakil rakyat.Artikel ini dirancang dengan gaya yang lugas, tajam, fokus pada fakta, dengan kalimat aktif dan kuat.
Fakta dan pernyataan narasumber utama ditonjolkan dan disajikan secara berimbang agar pembaca bisa langsung menangkap inti masalah dan urgensi penegakan etika dalam penggunaan Pokir demi kepentingan rakyat
KALI DIBACA
