DENPASAR – WARTAGLOBALBALI.ID

Komitmen penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali diuji. Kepolisian Daerah Bali melalui Satuan Brimob memberangkatkan 100 personel menuju Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10/2026), untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Pengiriman ini menyusul penugasan sebelumnya, ketika 110 personel Brimob Polda Bali dikirim ke Kalimantan Barat. Dua penugasan lintas wilayah tersebut menunjukkan pengerahan kekuatan kepolisian dalam menghadapi bencana yang membutuhkan koordinasi, kecepatan respons, dan perlindungan masyarakat.

Namun, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel. Efektivitas pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum, serta perlindungan warga dari dampak asap tetap menjadi indikator penting keberhasilan penanggulangan bencana.

110 PERSONEL SEBELUMNYA DITUGASKAN KE KALBAR

Sebelum pengiriman pasukan ke Kalimantan Selatan, Brimob Polda Bali telah mengerahkan 110 personel dalam penugasan Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Pasukan tersebut dipimpin Kompol I Nyoman Suparta Wiradarma, S.H. Dalam pelaksanaannya, personel Brimob turut mendukung penanganan kebakaran, termasuk di Kabupaten Kubu Raya.

Setelah menyelesaikan penugasan, personel tersebut kembali ke Bali pada 6 Oktober 2026.

Pengalaman di Kalimantan Barat menjadi bagian dari dukungan operasional Brimob Polda Bali dalam menghadapi bencana lintas daerah. Penugasan semacam ini membutuhkan kesiapan personel, kemampuan teknis di lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penerapan prosedur keselamatan selama operasi.

100 PERSONEL KEMBALI DIBERANGKATKAN KE KALIMANTAN SELATAN

Pada Sabtu (24/10/2026), sebanyak 100 personel kembali diberangkatkan untuk melaksanakan BKO di Kalimantan Selatan.

Pengerahan ini ditujukan untuk mendukung penanganan karhutla yang membutuhkan kerja terpadu berbagai unsur. Personel diharapkan menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan keselamatan petugas maupun masyarakat.

Dukungan lintas wilayah menjadi penting ketika kebutuhan penanganan bencana memerlukan tambahan kekuatan operasional. Meski demikian, efektivitas pengerahan pasukan perlu diukur melalui hasil konkret di lapangan, bukan semata-mata jumlah personel yang diberangkatkan.

KARHUTLA BUKAN SEKADAR URUSAN PEMADAMAN

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Dampaknya dapat meluas pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga keberlanjutan ekosistem.

Karena itu, penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan pencegahan titik api, pemantauan kawasan rawan, penyelidikan penyebab kebakaran, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pengerahan Brimob merupakan bagian dari respons operasional. Sementara itu, pencegahan berulang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi lingkungan hidup, pengelola kawasan, dan masyarakat.

Publik juga membutuhkan informasi yang terukur mengenai perkembangan penanganan, luas kawasan terdampak, efektivitas pemadaman, serta langkah pencegahan setelah operasi berlangsung.

PENGABDIAN HARUS BERMUARA PADA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengiriman 100 personel ke Kalimantan Selatan dan penugasan sebelumnya di Kalimantan Barat memperlihatkan dukungan Brimob Polda Bali terhadap operasi penanggulangan bencana lintas daerah.

Di balik pengerahan tersebut, tujuan utamanya tetap keselamatan manusia, perlindungan lingkungan, dan pengurangan dampak bencana.

Keberhasilan tidak berhenti pada keberangkatan pasukan. Ukurannya terletak pada kontribusi nyata di lapangan, keselamatan personel, perlindungan warga, serta dukungan terhadap upaya mencegah kebakaran kembali terjadi.

Karhutla membutuhkan lebih dari sekadar respons darurat. Dibutuhkan kerja terpadu, pencegahan konsisten, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar pengabdian petugas benar-benar menghasilkan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.