Denpasar, wartaglobalbali.id — Sabtu 17/10/2026, Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali dalam sepekan terakhir bukan sekadar persoalan keterlambatan kapal beberapa jam. Data yang dihimpun dari berbagai sumber jurnalistik menunjukkan indikasi penurunan pasokan secara signifikan yang terjadi jauh sebelum antrean panjang di SPBU meledak menjadi krisis publik.
Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) secara konsisten menyatakan bahwa stok nasional aman dan masalah utama adalah gangguan distribusi akibat kendala teknis kapal serta lonjakan konsumsi . Namun, dokumen dan pernyataan resmi yang terhimpun menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi resmi dengan angka riil di lapangan.
Kesenjangan Pasokan dan Konsumsi
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan Pertalite di Bali menurut versi Pertamina sendiri mencapai sekitar 2.200 kiloliter (KL) per hari . Angka ini bahkan diakui Pertamina sebagai proyeksi konsumsi yang meningkat dari kondisi normal sebelumnya sekitar 2.000 hingga 2.100 KL per hari .
Namun, laporan mengenai volume pasokan yang masuk ke Bali sebelum periode krisis menunjukkan angka yang jauh di bawah kebutuhan tersebut. Dalam periode yang diklaim sebagai "sebulan sebelum antrean meledak," pasokan Pertalite ke Bali dilaporkan hanya berkisar 1.210 KL per hari. Jika angka ini dibandingkan dengan kebutuhan 2.200 KL, maka terdapat defisit sekitar 45 persen. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bantahan resmi dari Pertamina terkait spesifik angka 1.210 KL tersebut.
Anomali Distribusi dan Rute Pasokan
Data pelacakan kapal juga menyoroti perubahan pola distribusi yang tidak lazim. Tercatat bahwa Terminal Sanggaraan di Denpasar menerima kiriman langsung Pertalite sebesar nol KL pada satu periode tertentu. Padahal, terminal ini biasanya menerima pasokan rutin.
Selain itu, muncul temuan bahwa pasokan dialihkan dari jalur biasa di Jawa (seperti Merak, Balongan, atau Tanjung Priok) menjadi dari Balikpapan. Kapal Green Plus disebut membawa 15.786 KL dari Balikpapan, sementara kapal Phoenix Crown membawa 10.357 KL dari Bau-Bau. Sementara itu, kapal Prima XP membawa 18.000 KL dari Balongan . Pertamina belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan perubahan rute dan penurunan volume muatan kapal ini.
Penurunan Drastis di Terminal Manggis
Dampak paling nyata terlihat di Terminal Manggis, Karangasem. Data menunjukkan penurunan tajam untuk semua jenis BBM, bukan hanya Pertalite. Untuk Pertamax, volume turun dari 29 ribu KL (tahun lalu) menjadi hanya 9,9 ribu KL. Sementara Solar anjlok dari 141 ribu KL menjadi 60 ribu KL, atau turun sekitar 57 persen.
Penurunan serentak di semua jenis BBM ini membantah narasi bahwa kelangkaan murni disebabkan oleh peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke bersubsidi. Jika penyebabnya adalah peralihan konsumsi, maka volume Pertamax yang turun bisa dijelaskan, tetapi tidak dengan penurunan Solar yang juga drastis.
Respons Resmi dan Langkah Pemulihan
Di tengah krisis, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyatakan bahwa antrean bukan disebabkan oleh menipisnya stok nasional, melainkan kendala distribusi . Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan permohonan maaf dan menyebut kendala teknis pada jangkar kapal sebagai pemicu mundurnya jadwal bongkar muat .
Sebagai upaya pemulihan, Pertamina telah mendatangkan tambahan pasokan. Pada 16 Oktober 2026, dua kapal bersandar membawa total 20 juta liter Pertalite ke Terminal Manggis dan Sanggaran . Pertamina juga mengoperasikan 66 SPBU selama 24 jam di Denpasar dan Badung, serta menerapkan kebijakan ganjil-genap pembelian BBM mulai 17 hingga 19 Oktober 2026 .
Meski demikian, dampak krisis ini telah meluas. Aktivitas ekonomi di Pasar Kreneng, Denpasar, dilaporkan turun hingga 50 persen karena pedagang dan pemasok dari luar kota kesulitan mendapatkan BBM . Universitas Udayana bahkan menerapkan kuliah daring dan kerja dari rumah selama tiga hari untuk mengurangi mobilitas .
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Hingga berita ini disusun, terdapat tiga pertanyaan krusial yang belum mendapatkan jawaban transparan dari Pertamina. Pertama, mengapa muatan kapal mengecil dan rute pasokan bergeser ke Balikpapan? Kedua, mengapa kiriman langsung ke Sanggaraan sempat berhenti total? Ketiga, mengapa data stok BBM per provinsi tidak dibuka secara real-time kepada publik?
Kesenjangan antara klaim "stok cukup" dengan realitas antrean berjam-jam di SPBU menunjukkan perlunya audit independen terhadap tata kelola distribusi energi di Bali. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan berbasis data, bukan sekadar pernyataan normatif. (MCB)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
