Denpasar, wartaglobalbali.id — Kamis 15/10/2026, Jesicha Juliandari Soeharto, S.H., lawyer sekaligus Managing Partner Jesicha Soeharto & Partners Law Office, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan ketersediaan dan distribusi energi, melainkan juga menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial masyarakat dapat rentan ketika pasokan kebutuhan dasar mengalami gangguan.
Jesicha menyoroti fenomena panic buying atau pembelian BBM secara berlebihan akibat kekhawatiran kehabisan stok. Situasi tersebut dapat memperpanjang antrean dan membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan bahan bakar justru kesulitan memperolehnya.
Ia juga menyayangkan apabila kondisi kelangkaan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membeli BBM dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada masyarakat yang tidak memperoleh pasokan melalui jalur distribusi normal.
“Jujur, saya merasa sedih dan prihatin melihat situasi ini. Di saat masyarakat sedang sama-sama membutuhkan BBM, seharusnya kita saling menjaga dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Jangan sampai kepanikan sebagian orang dan keinginan mengambil keuntungan dari keadaan justru membuat masyarakat lain semakin kesulitan mendapatkan kebutuhan dasarnya,” ujar Jesicha.
Menurutnya, situasi seperti ini memperlihatkan pentingnya kesadaran sosial dan edukasi publik. Masyarakat perlu memahami bahwa membeli secara berlebihan bukanlah solusi atas kelangkaan. Sebaliknya, perilaku tersebut berpotensi memperburuk ketidakseimbangan pasokan dan meningkatkan keresahan di tengah masyarakat.
Praktik pembelian untuk dijual kembali dengan harga tinggi juga perlu menjadi perhatian, terutama apabila dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan distribusi atau peraturan yang berlaku. Karena itu, pengawasan perlu berjalan seiring dengan upaya memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pemerintah Harus Hadir dengan Mitigasi yang Nyata
Jesicha menilai pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah gangguan pasokan berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai komunikasi publik yang jelas, transparan, dan mudah dipahami.
Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi risiko yang konkret, mulai dari pemantauan ketersediaan stok, koordinasi distribusi, pengawasan terhadap potensi penimbunan, hingga mekanisme penyampaian informasi resmi ketika terjadi gangguan pasokan.
“Pemerintah tidak cukup hanya merespons ketika antrean sudah panjang dan masyarakat mulai panik. Harus ada perencanaan yang matang, skenario untuk menghadapi gangguan pasokan, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta langkah-langkah yang benar-benar dapat dijalankan di lapangan. Mitigasi harus dipersiapkan sebelum krisis terjadi, bukan baru dipikirkan setelah masalah membesar,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi pasokan dan langkah yang harus dilakukan. Informasi yang tidak jelas dapat memperbesar ketidakpastian, sedangkan komunikasi yang cepat dan terpercaya dapat membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih rasional.
Gangguan Pasokan Kebutuhan Dasar Dapat Memicu Keresahan Sosial
Bagi Jesicha, antrean BBM di Bali menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial tidak selalu terganggu oleh provokasi atau hasutan. Terkadang, gangguan sederhana pada pasokan kebutuhan dasar saja sudah cukup untuk memicu frustrasi, kepanikan, dan kemarahan publik.
“Tidak selalu diperlukan provokasi atau hasutan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Terkadang, ketika kebutuhan dasar terganggu dan informasi yang diterima tidak jelas, kepanikan dapat muncul dengan sendirinya. Karena itu, kita perlu melihat persoalan ini secara lebih luas: bagaimana kesiapan sistem kita menghadapi gangguan, bagaimana pemerintah berkomunikasi, dan bagaimana masyarakat merespons keadaan,” jelasnya.
Ia berharap situasi ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Penanganan yang baik tidak hanya berfokus pada pemulihan pasokan, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat, pengawasan distribusi, serta pencegahan praktik yang dapat merugikan orang lain.
Menutup pernyataannya, Jesicha menegaskan bahwa kepedulian sosial dan kesiapan pemerintah harus berjalan beriringan.
“Kita perlu membangun masyarakat yang lebih tenang, kritis, dan peduli terhadap sesama, sekaligus mendorong pemerintah yang lebih siap, responsif, dan terukur dalam menghadapi risiko. Kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh menjadi ruang bagi kepanikan maupun kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Dari peristiwa ini, kita harus belajar untuk memperkuat sistem, memperbaiki komunikasi, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tutupnya.
Kelangkaan BBM di Bali menjadi pengingat bahwa menjaga stabilitas sosial membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan pasokan. Diperlukan mitigasi yang terencana, pengawasan yang konsisten, edukasi publik yang berkelanjutan, dan tanggung jawab bersama agar gangguan pasokan tidak berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas. (MCB)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
