
DENPASAR, BALI — Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan warga negara asing (WNA) asal Turki, Ahmet Onur Alpaydin, terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, hingga penahanan terhadap pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.
Putusan dibacakan dalam sidang praperadilan perkara Nomor 20/Pid.Pra/2026/PN Denpasar, Senin (16/11/2026), sekitar pukul 10.00 WITA, di Pengadilan Negeri Denpasar.
Perkara ini menjadi bagian dari pengujian terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Bali dalam menangani dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang melibatkan dua warga negara asing berkewarganegaraan Turki.
Dalam permohonannya, Ahmet Onur Alpaydin mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, penangkapan, serta penahanan yang dilakukan penyidik. Melalui mekanisme praperadilan, pemohon meminta hakim menguji apakah tindakan aparat penegak hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Sidang dipimpin hakim tunggal Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dengan didampingi panitera pengganti Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.
Hakim Menilai Prosedur Penyidikan Telah Terpenuhi.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa rangkaian tindakan hukum yang dilakukan pihak termohon, meliputi penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, telah dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).
Atas pertimbangan tersebut, hakim menyatakan tindakan penyidik Polda Bali sah menurut hukum.
Amar putusan secara tegas memuat dua hal. Pertama, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
Putusan ini menunjukkan bahwa keberatan pemohon terhadap prosedur penegakan hukum yang dilakukan penyidik tidak dikabulkan oleh hakim praperadilan.
Namun, penting dipahami bahwa putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pemohon dalam perkara pokok. Dugaan penipuan dan atau penggelapan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bidkum Polda Bali Siapkan Tim Kuasa Hukum.
Dalam menghadapi permohonan praperadilan tersebut, Polda Bali melalui Bidang Hukum (Bidkum) menugaskan tim kuasa hukum untuk mewakili pihak termohon.
Tim tersebut terdiri atas I Nyoman Gatra, S.H., M.H., I Ketut Winantra, S.H., Ade Intan Virginia, S.H., I Kadek Krisna D.Y. Penjarakan, S.H., dan I Putu Adipayana Adnyana, S.H.
Penugasan tim kuasa hukum berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bali Nomor Sprin/2127/XI/HUK.11.1./2026 tertanggal 6 November 2026 serta Surat Kuasa Khusus Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali tertanggal 9 November 2026.
Kehadiran tim Bidkum tersebut merupakan bagian dari upaya hukum institusi dalam menghadapi pengujian tindakan penyidikan melalui mekanisme praperadilan.
Kepastian Prosedur, Proses Perkara Tetap Berlanjut.
Ditolaknya seluruh permohonan praperadilan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang telah diuji dalam perkara tersebut.
Meski demikian, proses penanganan perkara pokok tetap harus berjalan berdasarkan pembuktian, alat bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara pokok.
Perkara ini sekaligus memperlihatkan bahwa mekanisme praperadilan menjadi instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika pihak yang berhadapan dengan hukum merupakan warga negara asing.
Dengan putusan PN Denpasar tersebut, tidak terdapat alasan berdasarkan amar putusan praperadilan untuk menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang diuji dalam perkara ini tidak sah.
Seluruh rangkaian persidangan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Kini, perhatian berikutnya tertuju pada kelanjutan penanganan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan tersebut hingga diperoleh kepastian hukum atas substansi perkara.
WartaGlobal Investigasi | Bali


No comments:
Post a Comment