Bali Indonesia 4/11/2025, WartaGlobal. Id
Gubernur Koster baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial untuk menutup gerai Indomaret dan Alfamart di wilayahnya dengan dalih memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kebijakan ini justru membuka tabir kegagalan fundamental dalam memahami ekosistem ekonomi modern yang kompleks, mulai dari aspek hukum, distribusi, hingga kebutuhan konsumen.UMKM sering digambarkan sebagai pilar ekonomi lokal yang perlu dikuatkan.
Namun, anggapan bahwa usaha ini sudah "jadul" dan mewakili masa lampau bukan saja menunjukkan pandangan yang sempit, melainkan juga kegagalan Gubernur Koster dalam melihat peluang modernisasi dan integrasi digital dalam sektor UMKM.
Sementara Indomaret dan Alfamart berperan besar dalam menyediakan kebutuhan dengan efisiensi logistik dan harga yang kompetitif, menutup mereka tanpa skema transisi realistis justru merugikan konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.Dari perspektif hukum, pemberangusan gerai modern tanpa kajian mendalam berpotensi melanggar prinsip perlindungan investasi dan perdagangan yang sudah ada.
Hal ini menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi iklim usaha dan investasi lokal.Lebih jauh, memberdayakan UMKM bukan sekadar menutup peserta pasar lain, melainkan soal menyediakan akses modal, pelatihan, teknologi, dan jaringan distribusi yang memadai—faktor yang sampai hari ini masih belum ada solusinya di bawah kepemimpinan Koster. Sejauh ini, kebijakan tersebut terkesan reaktif dan simbolis, tanpa strategi jangka panjang yang jelas.
Pada akhirnya, rencana penutupan massal Indomaret dan Alfamart ini bukan langkah pemberdayaan UMKM yang bijak, melainkan bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah menghadapi transformasi ekonomi yang dinamis dan kompleks. Masyarakat dan pelaku usaha lokal sangat membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan adaptif, bukan yang terjebak pada wacana usang dan tindakan yang kontra-produktif.
KALI DIBACA
