Denpasar Bali, 22/1/2026, WartaGlobal. Id
Penghargaan daerah wisata unggulan yang diagungkan pemerintah daerah kerap kali hanyalah trofi kosong, tak lebih dari alat politik untuk pencitraan.
Masyarakat lokal di Bali dan kawasan wisata lain justru menjerit: tanah melonjak harga, lahan pertanian direnggut, lingkungan rusak—tapi air bersih dan listrik? Masih mimpi.Trofi Politik,
Bukan Kesejahteraan"Penghargaan itu cuma buat foto-foto pejabat, kami warga tak dapat apa-apa," geram seorang petani di pinggiran Ubud yang enggan disebut namanya. Harga tanahnya tembus Rp500 juta/are, tapi uangnya mengalir ke investor luar.
"Kami malah kehilangan sawah, diganti villa-villa mewah."Dampak Negatif MeledakKenaikan harga tanah memiskinkan warga lokal, yang tak mampu bersaing dengan pemborong asing.Lahan subur jadi korban beton: Bali kehilangan 1.000 hektare sawah per tahun akibat ekspansi resort.
Lingkungan porak-poranda—pantai terkikis, sampah wisatawan numpuk, air tanah surut. Warga Nusa Dua dan Canggu kini rebutan air bersih yang dikuasai hotel bintang lima."Kami ingin dilibatkan, bukan dijadikan penonton di tanah sendiri," tegas tokoh masyarakat Seminyak.
Fasilitas umum seperti listrik 24 jam dan saluran air layak? Tetap jadi barang mewah bagi dusun pinggiran.Pemerintah Absen, Investor Menang Pemda bangga raih predikat "World's Best Destination", tapi alokasi anggaran pariwisata 80% lari ke promosi dan infrastruktur elit.
Partisipasi warga? Hanya seremoni. Hasilnya: pengangguran lokal naik, pekerjaan kasar dikuasai migran, keuntungan 70% bocor ke luar negeri.Beberapa daerah seperti Lombok mulai paksa homestay warga dapat kuota 30% tamu, tapi di Bali? Nol aksi nyata.
"Penghargaan harus jadi momentum kesejahteraan, bukan pesta korupsi lahan," kritik aktivis lingkungan.Reformasi MendesakPemerintah daerah wajib audit ulang: libatkan warga dalam RZWP3K, batasi konversi sawah, alokasikan 40% PAD pariwisata untuk infrastruktur lokal. Jika tidak, penghargaan wisata hanya jeruji emas bagi masyarakat yang tercekik kemajuan.
Hal tersebut diperkuat oleh
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan keuntungan apa yang diterima masyarakat Indonesia, atas penghargaan-penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata?Saleh dengan nada tegas, meminta Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana untuk menjelaskan secara langsung satu persatu terkait penghargaan tersebut.
"Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia, jawabannya enggak bisa tertulis. Kalau yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Ibu Menteri kalau nggak mau rapat, ya jangan jadi Menteri juga," kata Saleh
"Warga Bali tak butuh aplaus dunia—mereka haus keadilan di tanah leluhur."
KALI DIBACA
