Denpasar Bali- warta global.Id
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712,87 miliar tidak hanya memicu perdebatan mengenai serapan anggaran, tetapi juga memunculkan pertanyaan terhadap kapasitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan.
Besarnya SILPA dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan program sesuai target. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah tingginya SILPA murni akibat efisiensi dan dana terikat, atau juga dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan program dan lemahnya manajemen pelaksanaan anggaran.
Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa SILPA bukan indikator kegagalan pemerintah. Menurutnya, SILPA merupakan akumulasi dari dana yang penggunaannya telah ditentukan, efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran. Ia juga menekankan bahwa tata kelola keuangan Pemprov Bali tetap baik, dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 13 tahun berturut-turut.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran efektivitas penyerapan anggaran atau keberhasilan program pembangunan. Karena itu, besarnya SILPA tetap layak dievaluasi untuk mengetahui faktor penyebabnya secara objektif.
Di tengah masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya, publik berharap evaluasi tidak berhenti pada aspek administrasi. DPRD bersama pemerintah daerah didorong untuk menelaah apakah terdapat kendala pada kualitas perencanaan, proses pengadaan, koordinasi antarperangkat daerah, maupun kapasitas SDM aparatur, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan tepat sasaran.
Dengan demikian, polemik SILPA Rp712,87 miliar tidak hanya menjadi soal angka, tetapi juga momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
KALI DIBACA
