HEBOH! Doa Menag Nasaruddin di HUT RI ke-81 Tuai Kontroversi: "Jika Hanya Ada Satu Doa yang Dikabulkan, Kabulkanlah Doa Pemimpin!" — Netizen: Ini Doa atau Jilat Kekuasaan?

JAKARTA, wartaglobalbali.id – Momen sakral Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026), yang berlangsung khidmat mendadak berubah menjadi panggung kontroversi besar. Bukan karena atraksi Paskibraka atau pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan beskap biru dengan kalung melati, melainkan isi doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Di tengah upacara yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri, Nasaruddin memanjatkan doa yang sontak membuat publik bergidik sekaligus bertanya-tanya. Salah satu petikan doanya yang paling viral dan memicu gelombang kritik adalah kalimat kontroversial yang berbunyi:

"Seandainya hari ini Engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya."

Kalimat yang seolah "mengultimatum" Tuhan tersebut sontak mengubah suasana khidmat menjadi perdebatan sengit di jagat maya. Publik mempertanyakan, apakah ini sebuah doa yang tulus atau justru sebuah bentuk "penjilatan politik" yang dibungkus ayat-ayat suci?

Kontroversi tidak berhenti di situ. Nasaruddin Umar juga menyelipkan angka statistik dalam doanya, menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai "puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85 persen yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini".

Momen yang seharusnya menjadi ruang komunikasi vertikal antara hamba dengan Tuhan ini pun berubah menjadi ajang pemaparan capaian pemerintahan Prabowo-Gibran. Netizen pun sontak gerah.

Warganet dari berbagai kalangan meluapkan kemarahan dan kebingungan mereka. Tagar #IniDoaAtauLaporan dan #DoaMenagKontroversial langsung meroket menjadi trending topic di berbagai platform media sosial.

"Masa doa isinya laporan statistik dan pujian untuk pemimpin? Ini doa atau pidato kenegaraan?" tulis akun @RakyatBicara.

Kritikus juga menyoroti redaksi doa yang dinilai tidak lazim secara teologis. "Redaksi 'Seandainya hari ini Engkau hanya menerima satu doa' itu sangat problematis. Seolah-olah manusia bisa membatasi dan mengarahkan kehendak Tuhan. Ini terlalu berani, bahkan terkesan menjilat penguasa," ujar salah satu komentar yang mendapat ribuan likes.

Pengamat komunikasi politik menilai bahwa doa tersebut bukan lagi murni spiritual, melainkan telah terinterseksi dengan narasi kekuasaan. "Ketika angka-angka statistik dan narasi capaian dimasukkan ke dalam doa, batas antara spiritualitas dan komunikasi politik menjadi kabur. Ini bukan lagi doa dalam pengertian murni, melainkan semacam 'laporan singkat' yang dibungkus bahasa religius," tulis analis dalam sebuah ulasan.

Tradisi doa dalam upacara kenegaraan memang selalu menjadi momen yang ditunggu. Namun, publik berharap doa tersebut sarat dengan kerendahan hati, refleksi, dan permohonan untuk keselamatan seluruh rakyat—bukan untuk memuji pencapaian atau menguatkan legitimasi kekuasaan.

"Doa itu seharusnya jadi ruang inklusif dan menenangkan, bukan ruang untuk memuat klaim atau legitimasi politik," tegas seorang pegiat media sosial.

Meskipun beberapa pihak membela bahwa penyebutan capaian kerukunan adalah bentuk syukur atas prestasi bangsa, mayoritas publik menilai bahwa ruang dan cara penyampaiannya adalah sebuah kekeliruan fatal.

Hingga berita ini diturunkan, Menteri Agama Nasaruddin Umar belum memberikan klarifikasi resmi terkait doa yang memicu gelombang protes ini. Namun, yang jelas, momentum sakral HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini akan selalu diingat bukan karena kekhidmatannya, melainkan karena sebuah doa yang dianggap lebih berpihak pada "istana" daripada "Tuhan" dan rakyat.

Satu pertanyaan besar kini menggantung di benak seluruh rakyat Indonesia: Apakah doa tersebut benar-benar dipanjatkan untuk kemaslahatan umat, ataukah hanya sekadar "laporan pertanggungjawaban" kepada atasan yang dibungkus dengan jubah agama? Publik menunggu jawaban. (MCB)