Rp1,051 MILIAR UNTUK IJAZAH GIBRAN: KETIKA SYARAT PILPRES DIPERTARUHKAN DI RUANG PUBLIK Oleh : Denny Indrayana

Jakarta — WartaGlobal.Id | FFU

Satu pertanyaan sederhana kini dihargai lebih dari Rp1,05 miliar:

Di mana ijazah SMA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Per Rabu, 19 Agustus 2026, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan hadiah sayembara untuk pihak yang dapat menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran telah mencapai Rp1.051.050.000. Kenaikan terbesar berasal dari wakaf tanah yang menurut Denny bernilai sekitar Rp700 juta dan telah diverifikasinya. Pernyataan itu disampaikan Denny melalui akun media sosialnya dan kemudian diberitakan sejumlah media.

Angka tersebut bukan lagi sekadar gimmick media sosial.

Rp1,051 miliar adalah angka yang menunjukkan betapa seriusnya sebagian publik mempertanyakan transparansi dokumen pendidikan seorang Wakil Presiden.

Tetapi FFU WartaGlobal memberikan garis batas yang tegas:

Sayembara bukan putusan pengadilan. Hadiah bukan bukti bahwa ijazah itu tidak ada. Dan tuduhan belum boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum dibuktikan.

Justru karena itu, dokumen harus berbicara.

SOALNYA BUKAN “SIAPA MENANG SAYEMBARA”

Perdebatan ini terlalu mudah digeser menjadi pertarungan antara pendukung dan penentang Gibran.

Padahal persoalan fundamentalnya adalah syarat pencalonan pejabat publik.

Jika dokumen pendidikan memang tersedia dan memenuhi persyaratan, maka persoalannya semestinya sederhana:

tunjukkan dokumen yang dapat diverifikasi melalui mekanisme yang sah.

Jika terdapat keberatan mengenai privasi, keamanan dokumen atau prosedur verifikasi, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat menjelaskan mekanismenya secara transparan.

Yang tidak sehat adalah ketika publik hanya memperoleh perang narasi.

Satu pihak mengatakan ada.

Pihak lain mengatakan buktikan.

Lalu ruang publik berubah menjadi arena saling tuduh.

Negara hukum seharusnya tidak bekerja dengan “katanya”.

SYARAT PENDIDIKAN BUKAN AKSESORI

Dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan bukan sekadar dekorasi administrasi.

Syarat pendidikan merupakan bagian dari persyaratan pencalonan yang harus diverifikasi penyelenggara pemilu.

Karena itu, jika hari ini ada masyarakat yang mempertanyakan dokumen pendidikan Gibran, pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui dokumen dan mekanisme verifikasi, bukan semata-mata dengan serangan politik kepada orang yang bertanya.

Namun sebaliknya, pihak yang mempertanyakan juga harus menunjukkan dasar yang kuat.

Beban pembuktian tidak boleh digantikan oleh sensasi.

“SYARAT UMUR SUDAH DIAKALI” — KALIMAT INI HARUS DIBACA HATI-HATI

Denny Indrayana mengaitkan sayembara tersebut dengan kekhawatiran agar aturan main kontestasi Pilpres tidak “diakali”.

Ia mempertanyakan, jika persoalan syarat usia pernah mengalami perubahan norma yang membuka jalan bagi Gibran, apakah persoalan pendidikan juga akan menjadi wilayah yang diperdebatkan. Pernyataan serupa diberitakan pada 19 Agustus 2026.

Tetapi secara jurnalistik, ada hal yang harus diluruskan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang mengubah tafsir mengenai syarat usia calon Presiden/Wakil Presiden dan kemudian membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi sendiri mencatat bahwa setelah putusan tersebut Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres.

Namun menyebutnya sebagai “syarat umur diakali” adalah penilaian politik/hukum, bukan fakta hukum yang boleh ditulis tanpa atribusi.

Di sinilah pers harus disiplin.

Fakta: ada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Fakta: putusan itu mengubah norma syarat usia.

Fakta: Gibran kemudian maju sebagai calon wakil presiden.

Penilaian bahwa perubahan tersebut merupakan “akal-akalan” adalah pendapat yang harus dilekatkan kepada pihak yang mengatakannya.

Jangan campur fakta dengan opini.

JANGAN SAMPAI “SAYEMBARA” MENGGANTIKAN NEGARA

Ada kritik penting terhadap model sayembara.

Mengapa masyarakat harus mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar hanya untuk mendorong seseorang menunjukkan dokumen pendidikan?

Pertanyaan ini justru membuka masalah yang lebih besar:

Bukankah negara memiliki KPU, Bawaslu, mekanisme sengketa pemilu, lembaga peradilan, serta prosedur administrasi untuk memeriksa persyaratan calon?

Kalau seluruh mekanisme resmi dianggap tidak cukup, maka persoalannya bukan lagi sekadar ijazah Gibran.

Persoalannya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.

Dan itu jauh lebih berbahaya.

TETAPI MENGAPA SAYEMBARA?

Denny menjawab kritik tersebut dengan argumentasi bahwa sayembara dibuat agar semakin banyak pihak terlibat memikirkan persoalan aturan main kontestasi Pilpres dan agar persyaratan tidak dipermainkan. Media juga mengutip pernyataannya mengenai pentingnya menjaga aturan kontestasi agar dihormati.

Secara politik, sayembara memang mempunyai daya ungkit.

Satu angka besar membuat isu yang sebelumnya berada di ruang hukum berubah menjadi perhatian publik.

Tetapi secara hukum, sayembara tetap bukan alat pembuktian resmi.

Dokumen harus diverifikasi oleh institusi yang berwenang.

Rp700 JUTA WAKAF TANAH: INI BUKAN LAGI PERDEBATAN KECIL

Masuknya wakaf tanah senilai sekitar Rp700 juta membuat sayembara berubah secara psikologis.

Seseorang bersedia menyerahkan aset bernilai besar untuk memperkuat upaya pembuktian.

Denny menyatakan kontribusi tersebut telah diverifikasi olehnya.

Tetapi publik tetap perlu bertanya:

Bagaimana mekanisme verifikasinya?

Apakah nilai tanah berdasarkan appraisal independen?

Siapa pemiliknya?

Apakah wakaf telah sah secara administratif?

Bagaimana status hadiah jika tidak ada pihak yang memenuhi syarat sayembara?

Pertanyaan tersebut penting bukan untuk menjatuhkan Denny, tetapi justru untuk menjaga kredibilitas gerakan itu sendiri.

Gerakan yang menuntut transparansi harus transparan pula.

JANGAN PULA MEMAKSA GIBRAN MEMBUKTIKAN SESUATU DENGAN CARA LIAR

FFU WartaGlobal menolak dua ekstrem sekaligus.

Pertama, menutup pertanyaan publik hanya karena objek pertanyaannya adalah Wakil Presiden.

Kedua, menganggap pertanyaan publik otomatis membuktikan bahwa Gibran melakukan pelanggaran.

Keduanya sama-sama berbahaya.

Gibran mempunyai hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil.

Publik juga mempunyai hak meminta pertanggungjawaban administratif seorang pejabat publik.

Transparansi tidak boleh berubah menjadi persekusi.

Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah.

Dan kekuasaan tidak boleh menggunakan jabatan untuk menghindari pertanyaan yang sah.

FFU: BUKTIKAN, BUKAN BERDEBAT

FFU WartaGlobal melihat jalan keluar yang sebenarnya sangat sederhana.

Bukan perang buzzer.

Bukan sayembara tanpa ujung.

Bukan saling hina.

Verifikasi independen.

Dokumen pendidikan Gibran dapat diperiksa melalui mekanisme yang sah, dengan melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk memastikan: