
KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA – Aktivitas penampungan bahan bakar cair (BBC) milik perusahaan tambang nikel PT Fatwa Bumi Sejahtera (FBS) di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, lokasi penampungan BBM jenis solar tersebut diduga belum dilengkapi dokumen atau persetujuan lingkungan, sementara keberadaannya disebut hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup, standar keselamatan penyimpanan bahan bakar, serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Berdasarkan pantauan langsung tim awak media pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 17.06 WITA, terlihat sejumlah tangki atau tandon plastik berbentuk kotak berwarna putih serta beberapa jeriken plastik berkapasitas sekitar 35 liter yang diduga berisi solar.
Tempat penyimpanan tersebut berada di Jalan Poros Tojabi–Babussalam, wilayah administratif Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua. Sementara itu, lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT FBS diketahui berada di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua.
Kedekatan tempat penyimpanan BBM dengan rumah penduduk menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut potensi kebakaran, paparan uap bahan bakar, serta risiko lingkungan apabila terjadi kebocoran atau tumpahan solar.
DLH: PT FBS Belum Pernah Mengajukan Permohonan.
Persoalan legalitas lingkungan tersebut semakin mengemuka setelah tim media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka Utara pada Jumat (13/11/2026).
Dalam keterangannya, pejabat DLH tersebut menyampaikan bahwa hingga saat dikonfirmasi, PT Fatwa Bumi Sejahtera belum pernah mengajukan permohonan terkait dokumen atau persetujuan lingkungan untuk kegiatan penyimpanan bahan bakar cair tersebut.
Keterangan ini menjadi penting karena kegiatan penyimpanan BBM tetap harus memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai skala serta karakteristik kegiatannya.
Warga Mengaku Terganggu dan Khawatir Kebakaran.
Selain persoalan administrasi lingkungan, keberadaan penampungan solar tersebut juga dikeluhkan masyarakat sekitar.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas penampungan BBM telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungan tempat tinggalnya.
"Kami sebenarnya sangat terganggu dengan adanya penampungan BBM tersebut. Terkadang kepala saya pusing ketika mencium aroma solar yang menyengat, terutama saat musim hujan. Kalau musim kemarau, debunya juga sangat mengganggu. Belum lagi suara bising mesin ketika aktivitas bongkar muat berlangsung," ungkap warga tersebut.
Warga itu juga mengaku merasa khawatir terhadap potensi kebakaran sejak tempat penampungan tersebut berdiri.
"Yang paling mengkhawatirkan bagi kami selama bertahun-tahun adalah rasa tidak tenang. Kami selalu was-was karena khawatir terjadi kebakaran yang bisa membahayakan rumah dan keselamatan warga sekitar," tambahnya.
Keluhan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lingkungan dan keselamatan oleh instansi berwenang. Potensi risiko kebakaran maupun dampak paparan uap BBM tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keterangan warga, tetapi harus diuji melalui pemeriksaan teknis.
Humas PT FBS Akui Belum Memiliki Dokumen Lingkungan.
Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Minggu (15/11/2026), bagian Humas PT Fatwa Bumi Sejahtera disebut mengakui bahwa perusahaan belum mengantongi dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL terkait lokasi penyimpanan bahan bakar cair di tengah permukiman tersebut.
Pihak perusahaan berdalih bahwa kapasitas penyimpanan BBM masih di bawah 20.000 liter sehingga menurut pemahaman mereka belum diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud.
"Penyimpanan kami masuk dalam kategori kecil, masih di bawah kapasitas 20.000 liter, jadi belum wajib mengantongi izin lingkungan AMDAL (UKL-UPL)," demikian keterangan bagian Humas PT FBS.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam menentukan kewajiban dokumen lingkungannya.
Sebab, kewajiban dokumen lingkungan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu angka kapasitas penyimpanan. Penentuan jenis dokumen harus mengacu pada jenis kegiatan, skala usaha, lokasi, potensi dampak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Regulasi Lingkungan dan Keselamatan Perlu Diuji.
Dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, terdapat pengaturan mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Dengan demikian, kegiatan yang tidak masuk kategori wajib AMDAL bukan berarti otomatis bebas dari kewajiban dokumen lingkungan. Kewajiban UKL-UPL atau SPPL harus ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, aspek keselamatan penyimpanan BBM juga perlu diperiksa, termasuk kelayakan wadah penyimpanan, sistem pengendalian kebocoran, ventilasi, jarak aman, perlengkapan pemadam kebakaran, serta prosedur penanganan keadaan darurat.
Ketentuan sektor pertambangan, termasuk Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, juga relevan untuk ditelaah sepanjang kegiatan penyimpanan BBM tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan dan masuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
Potensi Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan Pasal 109 UU PPLH mengatur konsekuensi pidana terhadap kegiatan usaha yang dilakukan tanpa perizinan atau persetujuan pemerintah yang dipersyaratkan dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut.
Sementara itu, Pasal 111 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemberi persetujuan lingkungan dalam kondisi tertentu apabila menerbitkan persetujuan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan unsur hukum, status perizinan, jenis kegiatan, serta pembuktian oleh aparat penegak hukum. Tidak setiap ketiadaan dokumen AMDAL secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana Pasal 109.
DLH dan Instansi Terkait Perlu Turun ke Lapangan.
Mencermati keterangan DLH, pengakuan pihak perusahaan, serta keluhan masyarakat, persoalan penampungan BBM PT FBS layak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh dari instansi berwenang.
DLH Kabupaten Kolaka Utara perlu memastikan jenis dokumen lingkungan yang diwajibkan, kesesuaian lokasi penyimpanan, serta potensi dampak terhadap masyarakat sekitar.
Instansi teknis yang membidangi energi dan sumber daya mineral serta keselamatan ketenagalistrikan dan migas sesuai kewenangannya juga perlu memeriksa aspek teknis penyimpanan dan penanganan BBM tersebut.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kelengkapan dokumen perusahaan. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan kegiatan usaha pertambangan tidak mengorbankan keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Tim Investigasi WartaGlobal.id (HR)


No comments:
Post a Comment