MALANG – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh. Hosen, mendesak Polres Malang agar mengusut tuntas dugaan penipuan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang yang disebut-sebut menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi sejumlah kontraktor.
Hosen meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan Ir. Kartiko Ardi Widodo, M.T., yang menurutnya perlu dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan peran dan keterangannya dalam proyek tersebut.
Diketahui, Kartiko Ardi Widodo menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (P2PUTN) Malang sekaligus Komisaris Utama PT Dinamika Innovasi Teknologi Nasional (DITN).
P2PUTN merupakan perkumpulan yang menaungi sejumlah lembaga pendidikan di Malang, di antaranya Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, SMA Nasional Malang, SMK Nasional Malang, dan SMP Nasional Malang.
Menurut Hosen, PT DITN dibentuk sebagai wadah untuk merealisasikan proyek pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang yang sebelumnya diwacanakan sebagai bagian dari pengembangan institusi pendidikan, termasuk rencana pendirian Fakultas Kedokteran ITN Malang.
Dalam proses pengembangan proyek tersebut, sejumlah kontraktor disebut dilibatkan untuk mendukung pembangunan rumah sakit. Di antaranya PT Duta Wahyu Sejahtera Abadi yang disebut diwakili Toni Tunisya, serta Billy Candra Syah dan Wendy Prabowo.
Namun, proyek yang diharapkan dapat terealisasi tersebut justru berujung pada persoalan hukum. Sejumlah kontraktor mengaku mengalami kerugian setelah pekerjaan dan kewajiban pembayaran dalam proyek tersebut diduga tidak diselesaikan sebagaimana kesepakatan.
“Karena merasa dirugikan, para kontraktor akhirnya melaporkan persoalan ini ke Polres Malang pada 2023. Namun, hingga November 2026, kami menilai belum ada kejelasan penanganan perkara. Justru Eko Catur Utomo selaku Direktur Utama yang disebut tidak memiliki saham di perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Hosen, Senin (9/11/2026).
Rektor ITN Tegaskan Proyek Bukan Program Resmi Kampus
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, Rektor ITN Malang, Awan Uji Krismanto, turut memberikan penjelasan mengenai posisi institusi pendidikan yang dipimpinnya terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang.
Dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026), Awan menyampaikan bahwa inisiatif pembangunan rumah sakit berasal dari PT Dinamika Inovasi Teknologi Nasional (DITN), sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa PT DITN merupakan perusahaan yang kepemilikannya bersifat personal, dengan Kartiko dan Abraham Lomi disebut sebagai pihak yang terkait dalam struktur kepemilikan dan komisaris perusahaan.
Menurut Awan, persoalan yang perlu diluruskan adalah posisi Kartiko yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan, dosen, serta pernah menjadi Rektor ITN Malang.
“Yang menjadi beban dari ITN adalah yang bersangkutan duduk sebagai ketua yayasan dan dosen, bahkan mantan Rektor ITN Malang. Sehingga ini yang harus kami luruskan, bahwa pembangunan rumah sakit tidak pernah dibicarakan secara formal dengan Rektorium dan Senat,” ujar Awan.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk memperjelas batas tanggung jawab antara institusi pendidikan ITN Malang dengan aktivitas bisnis PT DITN, sekaligus menghindari munculnya persepsi bahwa proyek pembangunan rumah sakit merupakan program resmi kampus.
KAKI Jatim Minta Penyidik Tidak Tebang Pilih
Hosen menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penipuan proyek pembangunan Rumah Sakit Nasional Malang harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Ia meminta penyidik Polres Malang menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari proses penggalangan kontraktor, kesepakatan pekerjaan, penggunaan dokumen perusahaan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan proyek.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, penyidik harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap penyidik tidak berhenti pada satu pihak saja. Semua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proyek ini harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih,” tegas Hosen.
Lebih lanjut, KAKI Jatim juga meminta pengawasan internal terhadap proses penanganan perkara. Hosen mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan, konflik kepentingan, maupun praktik kolusi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan penyidik, termasuk apabila terdapat penghentian penyelidikan atau penyidikan, harus didasarkan pada alasan hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan para kontraktor harus diperiksa secara menyeluruh. Kami meminta kepolisian memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Malang mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut maupun tanggapan terhadap desakan KAKI Jatim.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Reborn
No comments:
Post a Comment