
GRESIK – wartaglobalbali.id. Agenda pembacaan tuntutan pidana terhadap Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa, Nahkoda Kapal MT FENG HUANG, dalam perkara Nomor 190/Pid.Sus/2026/PN Gsk di Pengadilan Negeri Gresik kembali tertunda pada Rabu (18/11/2026). Penundaan ini menjadi yang keempat kalinya, sehingga memicu sorotan terhadap kepastian hukum dalam proses peradilan yang sedang berjalan.
Penundaan tersebut dinilai krusial karena pada 18 November 2026, Majelis Hakim sebelumnya telah menerbitkan penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap Terdakwa pada pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Gresik. Namun, hingga agenda persidangan berlangsung, tuntutan tersebut belum dibacakan.
Empat Jadwal Persidangan Terlewat
Berdasarkan rangkaian persidangan, penundaan pertama terjadi pada 26 Oktober 2026. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta tambahan waktu dengan alasan penyusunan tuntutan masih berlangsung dan memerlukan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Majelis Hakim kemudian memberikan waktu tambahan selama satu minggu.
Pada persidangan 2 November 2026, tuntutan kembali belum dibacakan. JPU menyampaikan bahwa penyusunannya masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat. Agenda tersebut kembali tertunda pada 11 November 2026, dan berlanjut hingga persidangan 18 November 2026, meskipun sebelumnya telah diterbitkan penetapan Majelis Hakim mengenai jadwal pembacaan tuntutan.
Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melaksanakan pembacaan dan penyerahan tuntutan pada tanggal serta waktu yang telah ditentukan. Penuntut Umum juga diminta melaksanakan penetapan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Belum terlaksananya agenda pembacaan tuntutan pada jadwal tersebut kemudian menjadi perhatian Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
Kuasa Hukum Soroti Kepastian Hukum
Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari JS & Partners Law Office, Bali, menyatakan telah mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim. Selain itu, tim juga menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait. Tim Penasihat Hukum tersebut terdiri atas Jesicha Juliandari, S.H., C.Med.; Fitri Anisa, S.H., C.TT., C.Med.; Prillia Nur Hidayah, S.H.; Dimas Roland Jonas Suhartono, S.H.; Khresna Wisantya, S.H.; dan Caesar Himajuta Wardana Kesdu, S.H.
Kuasa Hukum Terdakwa, Jesicha Juliandari, S.H., menilai penundaan yang terjadi berulang kali perlu mendapat perhatian, khususnya terkait kepastian pelaksanaan tahapan persidangan. Menurutnya, koordinasi dan proses administratif internal di lingkungan Kejaksaan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan. Namun, proses tersebut perlu dikelola agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi pihak yang sedang menjalani proses peradilan.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta perlindungan terhadap hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum. Bagi tim kuasa hukum, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan jadwal persidangan, tetapi juga menyangkut konsistensi pelaksanaan proses hukum dan pemenuhan hak-hak Terdakwa.
Perkara Turut Mendapat Perhatian Pihak Filipina
Perkara ini juga mendapat perhatian dari pihak Filipina. Salah satu pihak yang terlibat dalam koordinasi dan fasilitasi komunikasi terkait pendampingan Terdakwa adalah World Peace Ambassador – WPOU Bernadeth Perno, S.J.D., Ph.D., yang menjabat sebagai International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.
Berdasarkan keterangan Bernadeth Perno, koordinasi yang dilakukan mencakup komunikasi dengan pihak-pihak berwenang terkait, Kedutaan Besar, serta Tim Penasihat Hukum di Indonesia. Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pendampingan tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai dukungan yang diterima keluarga Terdakwa selama proses hukum berlangsung di Indonesia. Keterlibatan pihak Filipina tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas negara dalam mendukung komunikasi dan pendampingan terhadap Terdakwa.

Minta Penjelasan dan Pengawasan
Tim Penasihat Hukum berharap terdapat penjelasan yang transparan mengenai alasan penundaan pembacaan tuntutan serta kepastian jadwal pelaksanaannya. Tim juga berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Setiap orang yang menjalani proses hukum di Indonesia, termasuk warga negara asing, memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Setelah empat kali penundaan, perhatian kini tertuju pada kelanjutan agenda persidangan dan kepastian waktu pembacaan tuntutan terhadap Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa. Hingga berita ini disusun, pertanyaan yang masih menunggu jawaban adalah kapan Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan pidana dalam perkara tersebut. (MCB)


No comments:
Post a Comment