
SURABAYA – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mendukung langkah tegas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purnomo dalam membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan wewenang, khususnya dugaan pungutan liar oleh anggota dalam proses penanganan perkara hukum.
Ketua KAKI Jawa Timur, Moh Hosen, menegaskan bahwa anggota Polri yang terbukti meminta sejumlah uang kepada korban, pelapor, saksi, maupun pihak lain yang sedang berhadapan dengan proses hukum harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Hosen, tindakan meminta imbalan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan dalam proses penyidikan merupakan perilaku yang mencederai integritas penegakan hukum sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ia menilai slogan Polisi Bersama Masyarakat tidak boleh berhenti sebagai semboyan atau sekadar membangun citra institusi. Slogan tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, transparan, berintegritas, serta berpihak pada keadilan.
"Anggota Polri harus menjaga kehormatan institusi. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru digunakan untuk menekan masyarakat atau mencari keuntungan pribadi dalam penanganan perkara," tegas Moh Hosen, Selasa (17/11/2026).
Hosen juga mengingatkan bahwa setiap personel kepolisian wajib menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, etika profesi, serta nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.
Ia merujuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan bagi anggota Polri untuk menjaga kehormatan profesi, integritas, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kepolisian.
Dalam pandangannya, penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik, termasuk dugaan meminta uang untuk mempercepat penanganan perkara atau mengembalikan barang bukti, merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi.
"Jangan menjadikan proses penyidikan sebagai ladang mencari keuntungan. Masyarakat datang kepada kepolisian untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, bukan justru dibebani permintaan uang," ujarnya.
Kapolda Jatim Ancam Pecat Anggota yang Bermain Perkara.
Dukungan KAKI Jawa Timur tersebut muncul setelah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purnomo menyampaikan peringatan keras kepada jajaran kepolisian, khususnya para Kasat Reskrim, agar tidak membiarkan anggotanya melakukan praktik pungutan liar dalam penanganan perkara maupun pengembalian barang bukti.
Dalam arahannya pada 17 November 2026, Kapolda menegaskan bahwa personel yang tidak mau memperbaiki perilaku dan masih menyalahgunakan kewenangan akan menghadapi tindakan tegas, termasuk pemberhentian dari dinas kepolisian sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau yang masih tidak mau berubah saya ingatkan ya para Kasat Reskrim ya ini hadir semua ini jangan coba-coba jangan ngetes-ngetes saya ya anggota-anggotamu kasih tahu jangan mau ngetes-ngetes saya, saya pecat," tegas Dekananto.
Kapolda juga mengingatkan jajarannya agar tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Ia menilai masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugas dengan baik. Namun, perilaku segelintir personel yang menyalahgunakan kewenangan dapat merusak citra dan kehormatan seluruh institusi.
"Saya minta ini dievaluasi ya masih banyak anggota-anggota yang mau kerja dengan benar ini kepercayaan masyarakat terhadap kita itu jangan disalahgunakan jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu kemudian kalian melacurkan institusi ini," tuturnya.
KAKI Minta Pengawasan dan Penindakan Nyata.
Menanggapi pernyataan Kapolda tersebut, KAKI Jawa Timur berharap peringatan keras itu ditindaklanjuti melalui pengawasan internal yang konsisten dan penanganan setiap pengaduan masyarakat secara profesional.
Hosen menilai keberanian masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan harus mendapatkan perlindungan. Setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum, tanpa membiarkan adanya tekanan maupun intimidasi terhadap pelapor.
Menurutnya, ketegasan pimpinan kepolisian akan memiliki arti penting apabila diikuti tindakan nyata terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Jangan hanya berhenti pada peringatan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai aturan harus dijalankan secara transparan dan profesional. Jika memenuhi unsur pidana, penegakan hukum juga harus dilakukan," tandasnya.
KAKI Jawa Timur berharap komitmen Kapolda Jatim tersebut menjadi momentum pembenahan internal Polri agar slogan Polisi Bersama Masyarakat benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui integritas, keteladanan, dan tindakan nyata setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
(Tim Redaksi)


No comments:
Post a Comment