DENPASAR – WARTAGLOBAL.ID

Nama Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., masuk dalam jajaran tokoh legislatif penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026. Penghargaan yang ditetapkan Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut menjadi apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Made Supartha, yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (TRAP), ditetapkan sebagai penerima penghargaan kategori Tokoh Legislatif.

Penetapan itu tertuang dalam surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 309/03/XI/KI.Bali/2026 tertanggal 12 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana.

Penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Bali, Denpasar.

BUKAN SEKADAR TROFI, TETAPI MANDAT MORAL

Penghargaan Acitya Nayaka Tvam memiliki pesan filosofis tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, kemuliaan, dan integritas. Namun, di balik seremoni penganugerahan, ada pesan yang jauh lebih besar: keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Publik tidak hanya membutuhkan pejabat yang berbicara tentang transparansi. Masyarakat membutuhkan akses terhadap dokumen, kejelasan kebijakan, keterbukaan anggaran, serta keberanian lembaga publik mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Di sinilah penghargaan tersebut menemukan relevansinya.

Terlebih, Made Supartha saat ini memimpin Pansus TRAP DPRD Bali, sebuah posisi strategis yang bersinggungan langsung dengan persoalan tata ruang, perizinan, dan aset daerah.

PANSUS TRAP: TRANSPARANSI HARUS TERUJI DI LAPANGAN

Bali menghadapi berbagai persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, perizinan, pengelolaan aset, hingga kepentingan investasi yang membutuhkan pengawasan serius.

Karena itu, publik tentu memiliki harapan besar terhadap kerja Pansus TRAP.

Sejauh mana penelusuran terhadap persoalan tata ruang dilakukan? Bagaimana status aset daerah yang bermasalah? Apakah proses perizinan telah berjalan sesuai ketentuan? Dan sejauh mana hasil pengawasan dapat diketahui masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bagian dari kontrol demokrasi.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi dari badan publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan.

Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Artinya, keterbukaan bukan kemurahan hati pejabat. Keterbukaan merupakan hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara negara sesuai ketentuan hukum.

PENGHARGAAN ADALAH AWAL, BUKAN GARIS FINISH

Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026 menjadi pengakuan atas kontribusi Made Supartha menurut penilaian Komisi Informasi Provinsi Bali.

Namun, penghargaan kepada seorang tokoh legislatif juga membawa tanggung jawab moral yang tidak kecil.

Masyarakat tentu berharap nilai-nilai keterbukaan yang diapresiasi melalui penghargaan tersebut tercermin dalam setiap kerja politik, legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Sebab, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi bukan hanya berapa banyak penghargaan yang diterima, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi yang menjadi haknya.

Pada akhirnya, publik tidak hanya ingin melihat siapa yang menerima penghargaan. Publik juga ingin melihat perubahan nyata yang dihasilkan.

Penghargaan boleh menjadi kebanggaan, tetapi transparansi harus menjadi kebiasaan.

Di situlah makna sesungguhnya seorang tokoh legislatif penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026.