TANGERANG — WartaGlobal.id

Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) resmi menetapkan Samsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI menggantikan Morris Ta'osisi Giawa. Penetapan tersebut menjadi momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan menghadapi tantangan industri pers di era digital.

Munas II GWI berlangsung di Hotel Narita, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan mengusung tema “Semangat Hari Pahlawan 10 November: Mengukuhkan Jiwa Nasionalisme dan Profesionalisme Jurnalis Indonesia.”

Forum nasional tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, serta delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GWI dari berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Panitia Muhlisim, S.H., M.H., bersama Sekretaris Panitia Joseph Sutanto, S.H., mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi salah satu agenda strategis organisasi tersebut.

Samsul Bahri Terima Estafet Kepemimpinan.

Penetapan Samsul Bahri sebagai Ketua Umum menjadi salah satu keputusan utama dalam rangkaian persidangan Munas II GWI. Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan Morris Ta'osisi Giawa.

Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan pataka organisasi sebagai simbol estafet kepemimpinan. Santo Magri turut mengambil bagian dalam prosesi tersebut.

Penyerahan pataka bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, melainkan simbol peralihan tanggung jawab dalam menjaga kesinambungan organisasi, memperkuat persatuan anggota, dan membawa GWI menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Samsul Bahri menyampaikan pesan kepemimpinan di hadapan peserta Munas. Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarpengurus, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas jaringan organisasi hingga ke berbagai daerah.

Tantangan kepengurusan selanjutnya adalah membuktikan bahwa perubahan kepemimpinan dapat diikuti dengan pembenahan organisasi yang terukur dan berkelanjutan.

Morris Ta'osisi Giawa Paparkan Sejarah dan Perjalanan GWI.

Dalam forum tersebut, Morris Ta'osisi Giawa turut memaparkan perjalanan historis organisasi sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan identitas kelembagaan.

Berdasarkan penuturannya, organisasi ini bermula pada 1998 dengan nama GAWANI. Pada 2000, organisasi kemudian menggunakan nama Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) dan menjalani proses legalisasi melalui notaris.

Perjalanan organisasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pada 2004, terjadi dinamika internal, khususnya berkaitan dengan persoalan legalitas dan kepengurusan.

Upaya pembenahan kembali dilakukan pada 2015, kemudian dilanjutkan dengan penguatan administrasi dan legalitas pada 2017.

Morris berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan perjuangan organisasi, menjaga keberlanjutan kelembagaan, dan memperluas jangkauan GWI secara nasional.

Paparan sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi wartawan tidak cukup dibangun melalui struktur kepengurusan. Kepastian legalitas, administrasi yang tertib, transparansi, serta tata kelola organisasi yang akuntabel juga menjadi fondasi penting.

Tiga Komisi Rumuskan Arah Kebijakan Organisasi.

Munas II GWI tidak hanya berfokus pada pergantian ketua umum. Forum tersebut juga membahas arah kebijakan dan program organisasi melalui tiga komisi.

Komisi A membahas bidang organisasi, meliputi penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, sistem kaderisasi, serta penguatan tata kelola internal.

Komisi B membahas program kerja dengan penekanan pada peningkatan kompetensi wartawan, penguatan profesionalisme jurnalistik, serta strategi organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, Komisi C membahas rekomendasi strategis dan sikap organisasi terhadap berbagai persoalan pers nasional, termasuk hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan.

Pembahasan ketiga komisi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menentukan prioritas kerja kepengurusan GWI pada periode berikutnya.

Profesionalisme Wartawan Tidak Boleh Kalah oleh Kecepatan Digital.

Pergantian kepemimpinan GWI berlangsung ketika industri media menghadapi perubahan besar. Digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta penyebaran informasi melalui media sosial telah mengubah pola produksi dan distribusi berita.

Di tengah perubahan tersebut, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyajikan informasi secara cepat, tetapi juga memastikan setiap berita memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi informasi, independensi, keberimbangan, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi prinsip utama profesi wartawan.

Organisasi wartawan juga dituntut mengambil peran nyata dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Pendidikan jurnalistik, pelatihan teknologi digital, pemahaman hukum pers, serta penguatan integritas profesi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Sebab, kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan jurnalisme berkualitas apabila tidak disertai kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral.

Tantangan Ketua Umum Baru: Membuktikan Komitmen melalui Kerja Nyata.

Penetapan Samsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan melalui forum Munas harus diterjemahkan menjadi program kerja yang konkret, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi.

Penguatan konsolidasi pusat dan daerah, pembenahan administrasi, kepastian legalitas, kaderisasi, serta peningkatan kompetensi wartawan menjadi sejumlah pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian.

Keberhasilan kepemimpinan baru pada akhirnya tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan organisasi atau bertambahnya jumlah kepengurusan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan anggota dan kontribusi GWI terhadap peningkatan kualitas pers nasional.

Munas II GWI di Tangerang diharapkan menjadi titik awal perjalanan baru organisasi untuk membangun wartawan yang profesional, independen, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.

Semangat Hari Pahlawan yang menjadi tema kegiatan pun mengandung pesan bahwa perjuangan wartawan tidak berhenti pada keberanian menyampaikan informasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui komitmen menjaga kebenaran, kepentingan publik, dan kemerdekaan pers.

“Satu Visi, Satu Langkah, Jurnalis Berkualitas untuk Bangsa.”

(HR)