Bali, Warta Global. id
Undang-undang yang mengatur tentang kepolisian, termasuk Polwan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Tugas dan wewenang: Mengatur tugas dan wewenang kepolisian.
2. Profesionalisme: Mengatur tentang profesionalisme dan disiplin anggota Polri.
Peraturan lainnya
1. Peraturan Kapolri: Mengatur lebih lanjut tentang tugas, wewenang, dan prosedur kepolisian.
2. Kode Etik: Mengatur tentang kode etik dan perilaku anggota Polri.
Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan citra kepolisian di mata masyarakat.
Sebagai anggota polisi wanita (Polwan), kebersihan dan penampilan adalah bagian penting dari profesionalisme dan disiplin. Berikut beberapa aturan yang umumnya berlaku:
Aturan Berbusana dan Penampilan
1. Rambut: Rambut harus rapi dan tidak terlalu panjang, serta diikat jika panjang.
2. Kuku: Kuku harus pendek dan rapi, tidak boleh panjang atau berwarna-warni.
3. Makeup: Makeup harus natural dan tidak berlebihan.
Profesionalisme dan Disiplin
1. Menjaga penampilan: Polwan harus menjaga penampilan yang rapi dan profesional.
2. Mengikuti aturan: Polwan harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.
Dalam konteks ini, berkuku panjang apalagi berwarna mungkin tidak sesuai dengan aturan dan standar penampilan Polwan.
Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kebersihan dan penampilan anggota Polri, termasuk Polwan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Profesionalisme UU ini mengatur tentang profesionalisme dan disiplin anggota Polri.
Peraturan Kapolri
2. Aturan berbusana: Peraturan Kapolri mengatur tentang aturan berbusana dan penampilan anggota Polri, termasuk Polwan.
Peraturan Internal Polri
3. Kebersihan dan penampilan: Peraturan internal Polri dapat mengatur lebih lanjut tentang kebersihan dan penampilan anggota Polri.
Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan citra Polri di mata masyarakat.
Jika Polwan melanggar aturan tentang penampilan, termasuk berkuku panjang, maka hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur internal Polri. Beberapa kemungkinan hukuman yang dapat diberikan antara lain:
Hukuman Disiplin
1. Teguran lisan atau tertulis: Polwan dapat diberikan teguran lisan atau tertulis sebagai peringatan atas pelanggaran.
2. Penundaan kenaikan pangkat: Polwan dapat mengalami penundaan kenaikan pangkat sebagai konsekuensi atas pelanggaran.
3. Penugasan khusus: Polwan dapat diberikan penugasan khusus sebagai bentuk hukuman.
Hukuman Administratif
1. Pemberhentian sementara: Polwan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hukuman.
2. Pengurangan hak: Polwan dapat mengalami pengurangan hak, seperti hak cuti atau hak lainnya.
Hukuman yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan internal Polri.
Tim
#Kapolri Listyo Sigit
#Mabes Polri SDM
#Kapolda Bali
#SDM Polda Bali
#Polwan Polda Bali
KALI DIBACA
