Bali, wartaglobalbali.id, - Gubernur Bali Wayan Koster, bersama dengan sejumlah pimpinan instansi keamanan dan hukum di Bali, mengeluarkan pernyataan resmi menolak kehadiran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di Bali. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin, 12 Mei 2025, yang bertepatan dengan Hari Purnama dan hari baik dalam kalender Bali (Soma Wage, Medangsia).
Latar Belakang dan Dasar Kebijakan
Dalam pernyataannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali dilandasi oleh visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", yang bertujuan menjaga kesucian, keharmonisan alam, serta kesejahteraan masyarakat Bali. Visi ini diwujudkan melalui pembangunan terencana dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Gubernur Koster menyoroti bahwa Ormas di Bali harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Saat ini, tercatat 298 Ormas di Bali yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan.
Penolakan terhadap Ormas Bermasalah
Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan Ormas yang berkedok menjaga keamanan tetapi justru melakukan tindakan premanisme, kekerasan, atau intimidasi. Kehadiran Ormas semacam ini dinilai dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman.
"Bali sudah memiliki sistem keamanan yang efektif, melibatkan Kepolisian, TNI, serta sistem berbasis kearifan lokal seperti SIPANDU BERADAT dan BANKAMDA. Kami tidak perlu Ormas yang justru menciptakan ketegangan," tegas Koster.
Dukungan untuk Paguyuban Positif
Pernyataan ini juga mengapresiasi peran paguyuban etnis seperti Paguyuban Sunda, Banyuwangi, Minang, dan Batak, yang berkontribusi positif dalam membangun suasana kekeluargaan dan persatuan di Bali. Gubernur Koster mengingatkan semua warga, termasuk pendatang, untuk menghormati nilai-nilai budaya Bali dan kebijakan pemerintah setempat.
Tindakan Tegas terhadap Pelanggar
Gubernur Koster bersama pimpinan instansi keamanan dan hukum sepakat untuk menindak tegas Ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme atau kriminalitas. "Kami akan bertindak tegas demi mewujudkan Bali yang tertib, aman, dan damai," ujarnya.
Ajakan untuk Bersatu
Di akhir pernyataan, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersatu padu menjaga keharmonisan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong-royong, seia sekata, dan saling menghargai.
Penutup
Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial, sekaligus menolak segala bentuk gangguan yang dapat merusak citra dan kenyamalnan Bali sebagai pulau wisata dunia. (B13NY)
#wartaglobalbali #sipanduberadat #bankamda #kesbangpolbali #poldabali #kodamIXudayana #MDA #DPDBali
Sumber: Kantor Gubernur Bali
Kontak: Humas Pemprov Bali
KALI DIBACA
.jpg "Pelantikan Ketua Yayasan Purna Bakti MPUKPB Yang Baru")
