Denpasar, wartaglobalbaki.id, 7 Mei 2025 – Baru-baru ini, beredar unggahan di media sosial, khususnya dari akun "Global Dewata", yang menampilkan struktur organisasi kelompok bernama GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bali). Yang mencurigakan, dalam struktur tersebut tercantum sejumlah pejabat tinggi seperti Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, dan Kapolda Bali sebagai Dewan Pembina. Namun, yang patut dicermati, nama-nama pejabat tersebut hanya disebutkan secara ambigu—hanya mencantumkan jabatan tanpa menyertakan identitas lengkap. Sementara, posisi lain dalam struktur organisasi tersebut justru mencantumkan nama lengkap individu yang terlibat.
Kecurigaan Pencatutan Nama Pejabat
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar. Secara hukum dan etika, pejabat publik seperti Gubernur, Pangdam, dan Kapolda tidak diperbolehkan terlibat secara struktural dalam organisasi non pemerintah, apalagi yang tidak memiliki kejelasan legalitas dan tujuan. Dugaan kuat, ini merupakan upaya oknum tertentu yang ingin menciptakan keresahan dan memecah belah masyarakat Bali dengan memanfaatkan nama pejabat berwenang.
Sejauh ini, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai keterlibatan mereka dalam organisasi tersebut. Jika benar terjadi pencatutan nama, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan provokatif yang berpotensi melanggar hukum, termasuk pelanggaran UU ITE tentang penyebaran informasi palsu.
Ajakan untuk Tidak Terprovokasi
Kami mengimbau seluruh masyarakat Bali untuk:
1.Tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diverifikasi.
2.Melaporkan konten menyesatkan kepada pihak berwajib atau melalui Aduan SIPANDUBERADAT.
3.Memperkuat solidaritas dengan menjaga harmoni antar warga dan mendukung upaya pemerintah serta "Pecalang" sebagai garda terdepan keamanan adat.
Dukungan untuk SIPANDUBERADAT
Program SIPANDUBERADAT (Sistem Pengamanan dan Ketertiban Berbasis Adat) diharapkan terus aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi kunci untuk menangkal upaya adu domba yang mengancam persatuan Bali.
Penegasan Hukum dan Etika
Kepala Biro Hukum Setda Bali, I Made Sudana, menegaskan bahwa penggunaan nama pejabat dalam struktur organisasi tidak resmi melanggar etika birokrasi dan dapat dipidana jika terbukti menyesatkan. "Kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Bali, Gede Pramana, mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi seperti website pemerintah atau konfirmasi langsung ke instansi terkait.
Gerakan #LawanHoax dan #BersatuJagaBali
Mari bersama-sama lawan upaya provokasi dengan:
- Menyaring informasi sebelum menyebarluaskan.
- Memperkuat kearifan lokal dan nilai-nilai kebersamaan.
- Mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan. (B13NY)
#LawanHoax #BersatuJagaBali #WartaGlobalBali
Untuk konfirmasi lebih lanjut, hubungi:
Biro Humas Pemprov Bali
☎ (0361) 1234567
📧 humas@bali.go.id
Laporkan hoax ke:
🟢 Aduan SIPANDUBERADAT (0800-1234-5678)
🔵 Patroli Siber Polri (https://patrolisiber.id)
Tetap waspada, jaga Bali tetap damai dan bermartabat!
© Warta Global Bali – Media Informasi Terpercaya
KALI DIBACA
.jpg "Pelantikan Ketua Yayasan Purna Bakti MPUKPB Yang Baru")
