DENPASAR, WartaGlobalBali.Id – Eskalasi konflik antara masyarakat dan pengelola Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) akhirnya menemui titik terang. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, secara resmi memerintahkan manajemen GWK untuk segera membongkar tembok yang dinilai menghalangi akses jalan warga. Perintah tegas ini dikeluarkan dalam pertemuan tertutup yang digelar di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, pada Selasa malam (30/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 22.30 Wita itu dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi daerah. Gubernur Wayan Koster hadir didampingi oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Badan Aset Daerah. Dari Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Adi Arnawa hadir didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Sementara dari pihak GWK Cultural Park, hadir sang Direktur, Komisaris, serta sejumlah staf.
Arahan Tegas Gubernur: Bongkar Mulai 1 Oktober
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Gubernur Wayan Koster menyampaikan pokok-pokok arahan yang tidak bisa ditawar. Inti dari pertemuan tersebut adalah perintah untuk segera melaksanakan pembongkaran tembok yang menjadi sumber polemik dan telah menyita perhatian publik.
“Pada pertemuan tersebut, saya dan Bupati Badung memerintahkan agar segera membongkar tembok yang menghalangi warga, sebagaimana tuntutan warga setempat serta telah menjadi perhatian publik di berbagai media. Kami meminta agar pembongkaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025. Agar warga bisa kembali menggunakan jalan yang sudah lama dipakai, sehingga aktivitas warga berjalan normal kembali,” tegas Gubernur Koster.
Arahan ini, menurutnya, bukan tanpa dasar. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Bali sekaligus menampung aspirasi warga yang telah lama berjuang memperoleh hak aksesnya. “Pembongkaran agar diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tambah Koster dengan nada tegas.
Dukungan Penuh dari Bupati Badung
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyatakan dukungan penuh atas instruksi Gubernur Koster. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga harmoni sosial.
“Kami mendukung penuh langkah yang diambil Bapak Gubernur. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap suara rakyat. Mari kita bersama-sama mengawal proses ini agar segera selesai,” ujar Arnawa.
Titik Balik Hubungan dengan Warga: Kolaborasi, Bukan Eksklusivitas
Selain persoalan pembongkaran, Gubernur Koster juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan GWK. Ia meminta manajemen untuk lebih ramah dan membangun kolaborasi yang sinergis dengan warga setempat, khususnya Desa Ungasan.
“Tidak boleh eksklusif, tidak boleh memusuhi warga, melainkan menjadikan warga harus dijadikan ekosistem yang mendukung keberadaan GWK agar aktivitas pariwisata dan citra GWK terjaga dengan baik,” harap Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut.
Pesan ini menekankan bahwa kehadiran objek wisata kelas dunia seperti GWK seharusnya menjadi berkah dan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar, bukan menjadi entitas yang terisolasi dan menimbulkan konflik.
Respon Positif dan Komitmen GWK
Menanggapi arahan tegas dari kedua pimpinan daerah tersebut, manajemen GWK menyambut baik dan menyatakan komitmennya untuk segera melaksanakan perintah tersebut.
Perwakilan GWK menyatakan, “Kami merespon positif perintah Gubernur Bali dan Bupati Badung. Kami akan segera melaksanakan pembongkaran tembok mulai tanggal 1 Oktober 2025.”
Mereka berjanji proses pembongkaran akan dilakukan dengan cepat untuk segera membuka akses bagi warga. Lebih dari itu, GWK juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depannya.
“Selanjutnya, sesuai arahan Gubernur, pihak GWK berjanji akan berkolaborasi dengan warga Desa Ungasan untuk kepentingan bersama ke depan. Kami berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa di masa yang akan datang,” tutup pernyataan dari manajemen GWK.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan konflik berkepanjangan yang sempat memanas dan menjadi sorotan nasional ini dapat segera berakhir. Pembongkaran tembok yang dimulai hari ini, Rabu (1/10/2025), diharapkan dapat memulihkan akses transportasi warga dan menjadi babak baru hubungan harmonis antara pengelola destinasi wisata dan komunitas lokal. (MCB)
KALI DIBACA
