Denpasar, Bali Senin, 12 Januari 2026 , WartaGlobal. Id
Bom waktu finansial meledak di DPRD Bali! Proyek renovasi ruang sidang utama yang diguyur anggaran Rp16 miliar dari kas daerah kini jadi bencana telat. Seharusnya selesai akhir 2025, tapi molor parah – picu pinalti Rp16 juta per hari yang sudah membengkak ratusan juta.
Siapa yang rugi? Uang rakyat! Keterlambatan ini bukan cuma slip jadwal, tapi skandal manajemen yang picu amarah warga Bali. "Ini duit pajak kami, kok dibiarkan begini?" geram aktivis masyarakat sipil, yang memantau proyek sejak lelang tender.
Dengan denda harian sebesar itu, total kerugian bisa tembus Rp500 juta kalau telat sebulan – uang yang seharusnya buat infrastruktur sekolah atau kesehatan.
Pemenang tender? Masih misteri. Jurnalis Warta Global berulang kali hubungi Sekwan DPRD Bali, Nayaka, tapi nol respons, demikian saat WartaGlobal. Id meminta konfirmasi via WA dengan hasil yang sama.
"Mereka tutup mulut soal alasan molor dan rencana mitigasi," kata sumber internal dewan yang enggan disebut namanya. Ini tambah curiga: apakah ada kongkalikong atau pengawasan lemah?Anggota DPRD sendiri mulai ribut.
Fraksi sendiri, bilang, "Kita harus blacklist kontraktor nakal ini. Jangan sampai anggaran 2026 ikut boncos!" Masyarakat sipil seperti Forum Transparansi Bali tuntut DPRD action sekarang: evaluasi tender, potong kontrak, atau tuntut ganti rugi penuh.
Dampaknya brutal: ruang sidang utama compang-camping, rapat legislasi terganggu, dan citra DPRD anjlok. Ini pelajaran pedih buat pengawas anggaran yang ironisnya wakil rakyat sendiri.
Update Terbaru: Sampai berita ini tayang, DPRD belum beri statement resmi. Publik tunggu: DPRD Bali tegas atau cuma omong kosong?#DPRDBaliMolor #SkandalRenovasi #TransparansiAnggaran
KALI DIBACA
