MANGUPURA, Canggu , wartaglobalbali.id – Selasa 12/5, Nama Dr. Drs. I Putu Parwata, MK., M.M., Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, mendadak viral dan menjadi pusat perhatian warganet Bali. Sikap tegasnya merespon ancaman berhentinya 300 lebih guru non-ASN di Kabupaten Badung pada akhir 2026 membuat publik tersentak. Apalagi, pernyataan itu ia lontarkan dari lokasi eksklusif di kawasan Canggu yang tengah naik daun.
Dalam wawancara eksklusif wartaglobalbali.id, Putu Parwata yang juga politisi PDIP asal Desa Dalung ini memilih lokasi strategis di Padi Restaurant & Bar, beralamat di Jl. Raya Canggu Gang Umah Desa, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung. Tempat itu dikenal dengan suasana asri, pool area yang instagramable, gym modern, dan kawasan 16 unit luxury villas yang kerap dijadikan hunian ekspatriat.
Namun di balik hospitality kawasan wisata itu, Parwata justru membawa kabar memilukan. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat tidak memberi kelonggaran, proses belajar-mengajar di Badung akan lumpuh total.
"Kalau sampai non-ASN ini, 300 lebih tidak mengajar, berarti akan terjadi stagnasi dari proses belajar-mengajar. Ini akan menjadi beban yang tidak baik untuk anak-anak kita," ujar Parwata dengan nada tinggi di sela-sela diskusi hangat di area pool Padi Restaurant & Bar.
Skenario Paten Parwata yang Viral
Apa yang membuat pernyataan Parwata viral dan "nendang habis"? Karena ia tidak hanya berhenti di wacana. Parwata sudah menyiapkan skenario paten:
1. Mengakselerasi koordinasi antara Komisi IV DPRD Badung, Disdikpora, dan Bupati Badung.
2. Mendorong 175 kuota CPNS untuk diserap maksimal oleh guru non-ASN.
3. Mengusulkan kebijakan khusus ke Kementerian PAN-RB agar guru non-ASN tetap bisa mengajar meski lewat batas waktu SE Mendikdasmen.
4. Menjadwalkan rapat darurat Komisi IV untuk membahas skenario transisi tanpa kekosongan guru.
"Tetap punya spirit. Ruang CPNS diikuti. Kalau belum beruntung di sana, tentu kami dari Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan solusi terbaik. Pada prinsipnya jangan sampai terganggu proses belajar mengajar ini," tegas Parwata.
Reaksi dan respon Disdikpora
Sementara itu, Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, merespon lebih kalem. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali (BGTK).
"Pemkab Badung sangat membutuhkan tenaga guru tersebut. Regulasi dibuat Kemendikdasmen, jadi pelaksanaannya kami koordinasikan dengan balai," ujar Dwipayana.
Simbol Kontras: Padi Restaurant & Bar
Uniknya, wawancara yang tegas dan santai ini berlangsung di Padi Restaurant & Bar, lokasi yang identik dengan hospitality industry: 16 unit luxury villas, pemandangan pool, dan gym berkualitas. Kontras antara isu kepedihan guru non-ASN dengan premium lokasi justru membuat berita ini semakin viral.
Publik kini menanti langkah konkret Parwata dan Pemkab Badung. Akankah 300 lebih guru non-ASN terselamatkan? Atau justru jadi korban regulasi pusat? Satu yang pasti: Putu Parwata tidak akan tinggal diam. (MCB)
KALI DIBACA
