Jakarla 10 Juli 2026 — Warta global.Id
Penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum di sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, belakangan memicu beragam spekulasi di ruang publik. Di tengah derasnya narasi yang berkembang, Ketua Umum Jaringan Penggerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggiring opini yang berpotensi melemahkan proses pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.
Menurut Edison, aparat penegak hukum, khususnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus, harus menjalankan penyidikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum tanpa intervensi dari opini yang berkembang di media sosial maupun ruang publik.
Ia menegaskan, Polda Metro Jaya diharapkan tetap fokus mengawal proses hukum, termasuk berbagai perkara korupsi besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, seperti dugaan korupsi di sektor pertambangan nikel, tata kelola mineral, maupun perkara strategis lainnya.
Edison menyampaikan pandangannya bahwa munculnya berbagai narasi yang mengaitkan penggeledahan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berpotensi membentuk persepsi publik yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi Kejaksaan RI sebelum proses hukum selesai.
Menurutnya, segala dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui "pengadilan opini" di media sosial.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah akun media sosial dan buzzer yang, menurutnya, aktif membangun narasi tertentu terkait perkara-perkara korupsi besar. Edison berpendapat bahwa opini yang berkembang sebelum adanya putusan hukum berisiko mencederai asas praduga tak bersalah sekaligus mengganggu independensi aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Edison menyebut penggeledahan yang dilakukan penyidik tidak hanya berlangsung di lokasi kafe, tetapi juga mencakup sejumlah lokasi lain, termasuk aktivitas money changer di sekitar kawasan tersebut yang disebut berkaitan dengan proses penyidikan. Ia menekankan bahwa seluruh proses tersebut harus dihormati hingga penyidik menyampaikan hasil resmi kepada publik.
Lebih lanjut, Edison mengimbau masyarakat, pegiat media sosial, influencer, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu agar tidak terburu-buru membangun kesimpulan. Menurutnya, setiap proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.
"Jangan sampai pemberantasan korupsi justru terganggu oleh perang opini. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan penyidik bekerja. Sebaliknya, bila ada pihak yang sengaja membangun narasi untuk mendiskreditkan institusi penegak hukum tanpa dasar yang jelas, hal tersebut juga patut menjadi perhatian aparat," ujar Edison.
Ia menilai konsistensi penegakan hukum menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Karena itu, seluruh institusi penegak hukum diharapkan bersikap profesional dan objektif dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang, tanpa membiarkan munculnya standar ganda terhadap serangan maupun pembentukan opini yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum.
Di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi, Edison berharap seluruh pihak menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu, sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari tekanan opini.
Afan
KALI DIBACA
