DENPASAR, BALI —Wartaglobal.id I Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, Kepala Bidang PKSDM Provinsi Bali, menghadiri kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), serta Diskusi Publik Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Provinsi Bali, Minggu (18/10/2026), di Denpasar, Bali.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan strategis pembangunan daerah, khususnya tata kelola dana publik, keberlanjutan sektor pariwisata, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi.
Diskusi publik ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara unsur pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendorong pembangunan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Di tengah ketergantungan perekonomian Bali terhadap sektor pariwisata, tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi. Pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek penting yang perlu berjalan beriringan.
Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai Arah Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan pembangunan daerah melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
Visi tersebut dijabarkan melalui 22 misi pembangunan yang mencakup penguatan adat dan budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Dalam implementasinya, pembangunan Bali berlandaskan filosofi Sad Kerthi, yang meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
Nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan melalui prinsip Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Penguatan adat, tradisi, seni, dan kebudayaan tidak hanya menjadi upaya mempertahankan identitas masyarakat Bali, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga karakter pariwisata daerah agar tetap berakar pada nilai-nilai lokal.
Karena itu, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlangsungan budaya, serta kepentingan masyarakat yang hidup dan berkembang di dalamnya.
Penguatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan Bali adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya saing, dan sejahtera.
Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan penguatan pendidikan berbasis keagamaan Hindu melalui Widyalaya dan Pasraman, turut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan yang menempatkan kualitas manusia sebagai modal utama masa depan daerah.
Selain itu, optimalisasi peran generasi muda, termasuk kelompok milenial dan Gen-Z, dinilai penting dalam menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan persaingan ekonomi yang semakin dinamis.
Pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian lokal.
Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Transformasi Ekonomi dan Masa Depan Pariwisata Bali
Sektor pariwisata masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Namun, keberlanjutan sektor tersebut membutuhkan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Melalui transformasi Ekonomi Kerthi Bali, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi daerah perlu diperkuat, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta industri lokal.
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan Bali sebagai Pulau Digital diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
Di sisi lain, pembangunan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Upaya mewujudkan Bali yang bersih dan hijau, termasuk pengembangan energi bersih menuju Bali Mandiri Energi, juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.
Tata Kelola Transparan dan Akuntabilitas Dana Publik
Salah satu isu penting dalam pembangunan daerah adalah tata kelola dana publik. Transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Dalam pengelolaan sektor pariwisata, kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan daerah, termasuk Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA), perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas.
Pungutan tersebut ditujukan untuk mendukung pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi berkala agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang baik tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta kebudayaan Bali.
Sinergi untuk Pembangunan Bali Berkelanjutan
Kehadiran I Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma dalam kegiatan Muswil, Rakerwil, dan Diskusi Publik PW IKA PMII Bali menjadi bagian dari forum yang mempertemukan berbagai elemen untuk membicarakan arah pembangunan daerah.
Forum semacam ini memiliki ruang strategis untuk memperluas pertukaran gagasan, menyampaikan masukan, dan membangun pemahaman bersama mengenai tantangan pembangunan Bali.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, pelaku usaha, komunitas adat, dan generasi muda menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan tata kelola, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan maupun budaya.
Pada akhirnya, masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga warisan leluhur, melindungi alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian utama dari setiap kebijakan pembangunan.
Dengan semangat tersebut, pembangunan Bali diharapkan mampu bergerak maju tanpa kehilangan jati diri, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi Krama Bali pada masa kini dan generasi mendatang.
Reborn
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
