
DEPOK – WARTAGLOBAL.ID
Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memberikan kejelasan terkait penanganan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Tahun Anggaran 2025.
Desakan tersebut berkaitan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidakwajaran harga dalam pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk SD dan SMP serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) atau perlengkapan peserta didik tingkat sekolah dasar (SD).
Berdasarkan dokumen pengaduan yang disampaikan PHMI, nilai akumulasi selisih ketidakwajaran harga dari kedua kegiatan pengadaan tersebut mencapai Rp3.905.517.268,12 atau sekitar Rp3,9 miliar.
Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, menyampaikan persoalan tersebut kepada awak media, Rabu (18/11/2026). Ia mempertanyakan perkembangan pengaduan yang menurut PHMI telah disampaikan kepada Kejari Depok sejak 21 September 2026.
Dua Pengadaan Bernilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan.
Dalam dokumen yang menjadi dasar pengaduan PHMI, pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk SD dan SMP memiliki nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp30.827.000.000.
Dari kegiatan tersebut, pemeriksaan BPK menemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2.777.207.207,12.
Sementara itu, pada pengadaan ATK atau perlengkapan peserta didik SD dengan nilai belanja Rp19.490.866.500, ditemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp1.128.310.061.
PHMI menyebut nilai pada kegiatan pengadaan ATK tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah.
Dengan demikian, akumulasi kedua nilai yang dipersoalkan mencapai Rp3,9 miliar. Namun, penting ditegaskan bahwa ketidakwajaran harga berdasarkan pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.
Temuan tersebut memerlukan pendalaman untuk mengetahui penyebab perbedaan harga, proses penyusunan spesifikasi, mekanisme penentuan harga, kewajaran penawaran penyedia, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Pengembalian Uang Tidak Otomatis Menghapus Persoalan Pidana.
PHMI menilai pengembalian uang ke kas daerah dalam kegiatan pengadaan ATK tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan telah selesai.
Hermanto merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Karena itu, menurut PHMI, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan, serta unsur lain yang disyaratkan dalam ketentuan pidana korupsi.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah selisih harga tersebut merupakan akibat kesalahan administrasi, kelemahan pengendalian, ketidaktepatan perencanaan, atau terdapat indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Sejak September, PHMI Meminta Kepastian Penanganan.
PHMI menyatakan telah menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Kejari Depok pada 21 September 2026.
Namun, hingga Rabu (18/11/2026), organisasi tersebut mengaku belum memperoleh informasi perkembangan penanganan yang dianggap memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan.
Sebagai tindak lanjut, pada 18 November 2026 PHMI kembali mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi, Informasi dan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Permintaan Kepastian Hukum.
Surat tersebut bernomor 433/DPP/PHMI/XI/2026.
Melalui surat itu, PHMI meminta penjelasan apakah Kejari Depok telah melakukan klarifikasi terhadap Dinas Pendidikan Kota Depok, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyedia barang dan jasa, distributor, serta pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan.
PHMI juga mempertanyakan apakah selisih ketidakwajaran harga pengadaan Papan Tulis Interaktif sebesar Rp2,77 miliar telah menjadi objek pendalaman aparat penegak hukum.
Selain itu, PHMI meminta kejelasan apakah pengaduan tersebut masih berada pada tahap administrasi, telaah, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau tahapan penanganan lainnya.
Akuntabilitas Kejaksaan Ikut Dipertanyakan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan anggaran pendidikan, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan masyarakat oleh aparat penegak hukum.
PHMI mengingatkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Meski demikian, tidak setiap pengaduan masyarakat otomatis harus berujung pada penyidikan. Aparat penegak hukum tetap harus melakukan penilaian terhadap informasi awal, kecukupan bukti, kewenangan, dan prosedur hukum yang berlaku.
Bagi PHMI, yang menjadi persoalan adalah perlunya kejelasan mengenai apakah pengaduan tersebut telah ditelaah dan langkah apa yang sudah dilakukan.
Organisasi itu juga menegaskan bahwa keterlambatan atau belum diterimanya informasi perkembangan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran pidana oleh pejabat Kejari Depok.
Namun, apabila kemudian ditemukan bukti adanya kesengajaan mengabaikan kewajiban, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan untuk melindungi pihak tertentu, PHMI meminta agar persoalan tersebut diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Siapkan Pengaduan ke JAMWAS hingga DPR RI.
PHMI menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tidak memperoleh penjelasan yang memadai dari Kejari Depok.
Langkah tersebut meliputi pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS), pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia apabila ditemukan dugaan maladministrasi, serta penyampaian aspirasi kepada Komisi III DPR RI.
PHMI menilai pengawasan terhadap institusi penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat, sepanjang dilakukan berdasarkan prosedur dan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi penegakan hukum.
Hermanto: Jangan Biarkan Pengaduan Berhenti di Atas Meja.
Advokat Hermanto menegaskan pihaknya tidak meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada siapa pun tanpa pembuktian.
"PHMI tidak meminta Kejaksaan untuk menghukum seseorang tanpa bukti. PHMI meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, mengklarifikasi, dan memberikan kepastian hukum. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti menjadi tumpukan surat di meja institusi penegak hukum," tegas Hermanto.
Ia juga meminta Kejari Depok menjelaskan hasil telaah apabila memang tidak ditemukan unsur pidana. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
"Uang negara yang dikembalikan bukan berarti persoalan hukumnya otomatis selesai. Harus diperiksa bagaimana proses pengadaan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi," ujarnya.
PHMI meminta Kepala Kejaksaan Negeri Depok memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut sekaligus membuka ruang klarifikasi kepada publik.
Afkan.


No comments:
Post a Comment