Bukti P-5 Dicabut dalam Gugatan Rp5,56 Miliar, Ketua FBN RI DKI Jakarta Tempuh Jalur Pidana - Warta Global Bali

Mobile Menu

Klik

Raning Taxt Berita

Memuat berita...

More News

logoblog

Bukti P-5 Dicabut dalam Gugatan Rp5,56 Miliar, Ketua FBN RI DKI Jakarta Tempuh Jalur Pidana

Tuesday, 17 November 2026


Poto istimewa. Afkan.

JAKARTA — WartaGlobal.id

Persoalan dugaan penggunaan dokumen bermasalah dalam perkara gugatan perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. memasuki babak baru. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPW FBN RI) DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., melaporkan dugaan penggunaan surat palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 15 November 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang sebelumnya dicantumkan dalam gugatan Sally Chandra terhadap James Tono. Dokumen itu dipersoalkan setelah dalam persidangan 29 Oktober 2026 disebut hilang atau terselip, sebelum akhirnya dicabut oleh kuasa hukum Penggugat dalam persidangan 12 November 2026.

Chalik menyampaikan laporan tersebut berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono. Ia juga menyerahkan dokumen dan bukti pendukung kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.

James Tono turut hadir dalam proses pelaporan bersama sejumlah pengurus FBN RI DPW DKI Jakarta, yakni Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., Sekretaris DPW FBN RI DKI Jakarta; Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), Wakil Ketua I; Cepu Supriyatno, S.E., Ketua Kepemudaan dan Olahraga; serta Herman Kisto.

Empat Laporan Polisi dalam Rangkaian Persoalan.

Dengan laporan terbaru tersebut, terdapat empat nomor laporan polisi yang menurut pihak pelapor berkaitan dengan rangkaian persoalan ini, yaitu:

  1. LP/B/1319/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, 8 Mei 2026.
  2. LP/B/1431/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, 18 Mei 2026.
  3. LP/B/2914/X/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, 3 Oktober 2026.
  4. LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, 15 November 2026.

Keempat nomor tersebut menjadi bagian dari kronologi pelaporan yang disampaikan pihak James Tono. Namun, substansi dan perkembangan penanganan masing-masing laporan tetap perlu dikonfirmasi kepada kepolisian.

Klaim Penalti Rp5,56 Miliar Dipersoalkan.

Pokok persoalan berawal dari gugatan perdata Sally Chandra terhadap James Tono. Dalam surat gugatan, Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor disebut menjadi salah satu dokumen yang berkaitan dengan tuntutan penalti sebesar 100 kali lipat.

Pada angka 19 halaman 6 surat gugatan, tercantum klaim bahwa pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat dikenakan penalti oleh investor sebesar Rp5.565.315.000.

Nilai tersebut menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan mengenai identitas investor, hubungan hukum para pihak, penyerahan dana, bukti transaksi, serta dasar perhitungan penalti yang mencapai 100 kali lipat.

Poin-poin tersebut kini menjadi bagian dari hal yang diminta pelapor agar ditelusuri aparat penegak hukum. Meski demikian, belum dapat disimpulkan bahwa transaksi tidak pernah terjadi ataupun dokumen tersebut palsu sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian.

Dokumen Disebut Hilang, Kemudian Dicabut.

Kronologi persidangan menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan terhadap Bukti P-5.

Dalam persidangan 29 Oktober 2026, kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., bersama Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP., disebut menyampaikan bahwa dokumen Bukti P-5 hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.

Namun, pada persidangan 12 November 2026, Dr. Andi Widiatno Hummerson menyatakan mencabut Bukti P-5 tersebut.

Perubahan keterangan mengenai keberadaan dokumen hingga pencabutannya menjadi persoalan yang menurut pelapor perlu dijelaskan secara objektif. Terutama mengenai siapa pembuat dokumen, bagaimana dokumen diperoleh, serta bagaimana dokumen tersebut digunakan dalam proses persidangan.

Pencabutan alat bukti itu sendiri tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penilaian terhadap keaslian dan penggunaan dokumen harus didasarkan pada pemeriksaan bukti serta keterangan pihak-pihak terkait.

Lima Poin Diminta untuk Didalami Penyidik.

Chalik meminta penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mendalami lima hal utama.

Pertama, identitas, keberadaan, dan kapasitas hukum investor yang disebut dalam Surat Perjanjian Investor.

Kedua, asal-usul, keaslian, serta pihak yang membuat dan menggunakan Bukti P-5.

Ketiga, ada atau tidaknya penyerahan dana dari investor kepada Sally Chandra, termasuk bukti transaksi keuangan.

Keempat, dasar hukum dan perhitungan klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5.565.315.000.

Kelima, alasan dokumen tersebut sebelumnya dinyatakan hilang atau terselip dalam persidangan 29 Oktober 2026, kemudian dicabut pada 12 November 2026.

"Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji seluruh dokumen, menelusuri transaksi keuangan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana," ujar Chalik.

Ia menegaskan, laporan tersebut bukan upaya untuk mendahului proses hukum, melainkan meminta agar dugaan yang muncul diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.

Dugaan Pelanggaran KUHP Baru.

Dalam laporan tersebut, pihak pelapor meminta penyidik memeriksa dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, terpenuhi atau tidaknya unsur pidana bukan kewenangan pelapor untuk menentukan. Hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, serta alat bukti yang sah.

Chalik menyatakan pendampingan FBN RI DPW DKI Jakarta merupakan bentuk kepedulian terhadap kepastian hukum dan integritas proses peradilan. Menurutnya, setiap dokumen yang digunakan dalam perkara hukum harus dapat dipertanggungjawabkan asal-usul dan keasliannya.

Hak Jawab dan Transparansi Penanganan Perkara.

Perkembangan perkara ini juga memerlukan penjelasan dari pihak Sally Chandra maupun kuasa hukumnya. Klarifikasi diperlukan untuk memberikan ruang keberimbangan, khususnya mengenai keberadaan investor, perjanjian tertanggal 10 April 2026, dasar klaim penalti, serta alasan pencabutan Bukti P-5.

Hingga informasi dalam keterangan pelapor disusun, belum terdapat tanggapan resmi Sally Chandra maupun kuasa hukumnya mengenai laporan polisi terbaru tersebut.

Konfirmasi kepada Polres Metro Jakarta Pusat juga diperlukan untuk mengetahui status penerimaan laporan, tahapan penanganan, serta apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut pencabutan satu dokumen dalam persidangan. Persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana asal-usul dokumen tersebut, apakah transaksi pendanaan benar-benar terjadi, dan apa dasar hubungan hukum yang melandasi tuntutan penalti miliaran rupiah.

Publik perlu menunggu hasil pemeriksaan aparat penegak hukum dan perkembangan persidangan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara hak jawab seluruh pihak perlu diberikan secara proporsional.

(Tim Investigasi WartaGlobal.id)

Afkan.

No comments:

Post a Comment

Memuat konten...