
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat peran sosialnya dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini menyasar masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, hingga generasi muda yang belum memperoleh pekerjaan.
Tidak sekadar menggelar bursa kerja, POLIRAN dikembangkan sebagai gerakan kolaboratif yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, pemerintah daerah, serta lembaga pelatihan kerja. Pendekatan tersebut dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai penggerak di lapangan.
Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan, dan sektor dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, menegaskan bahwa keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan. Sebaliknya, Polri ingin memperkuat sinergi agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan kesempatan kerja.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Rudy, Rabu (18/11/2026).
Pengangguran Menjadi Persoalan Bersama.
Persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Dalam keterangannya, Rudy menyebut jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup ditangani melalui penyediaan lowongan pekerjaan semata. Dibutuhkan pendataan yang akurat, peningkatan keterampilan, serta hubungan yang lebih efektif antara pencari kerja dan kebutuhan industri.
Atas dasar itu, POLIRAN diarahkan agar menjangkau masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan kegiatan job fair yang bersifat sementara.
Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program dengan mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan mereka, sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerja di wilayah binaan.
Masyarakat yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan selanjutnya diarahkan mengikuti pelatihan melalui BLK maupun lembaga pelatihan kerja.
Polri juga berupaya membantu pelayanan administrasi pendukung, termasuk kemudahan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” jelas Rudy.
Korban PHK dan Penyandang Disabilitas Jadi Perhatian.
Salah satu aspek penting POLIRAN adalah memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang rentan menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan.
Korban PHK menjadi salah satu sasaran prioritas karena kehilangan pekerjaan dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Sementara itu, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dalam memperoleh kesempatan kerja yang setara.
Melalui penyelenggaraan job fair, Polri mendorong perusahaan menyediakan akses yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing bidang pekerjaan.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar kesempatan kerja tidak hanya terbuka bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pasar tenaga kerja.
Strategi Disesuaikan dengan Potensi Daerah.
POLIRAN juga dikembangkan dengan pendekatan tematik berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi setiap wilayah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan upaya mencegah kerawanan sosial. Sementara di Jawa Timur, program dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, peluang penyerapan tenaga kerja diarahkan pada sektor pariwisata. Sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau, program menyasar sektor maritim dan kawasan industri.
Menurut Rudy, perbedaan potensi ekonomi daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pelaksanaan program.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” ungkapnya.
Dengan strategi tersebut, pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan perusahaan dan peluang penempatan tenaga kerja.
Pengawasan untuk Mencegah Praktik Percaloan.
Di tengah upaya memperluas akses pekerjaan, Polri juga menaruh perhatian terhadap potensi penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, hingga pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan demi memperoleh keuntungan pribadi.
Rudy menegaskan bahwa pencari kerja tidak boleh menjadi korban praktik yang justru menambah beban masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Karena itu, integritas pelaksanaan program menjadi bagian penting yang harus dijaga, terutama dalam proses penyampaian informasi lowongan, perekrutan, hingga penempatan tenaga kerja.
Keberhasilan POLIRAN Harus Terukur.
Lebih jauh, Rudy menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan banyaknya peserta job fair atau jumlah lowongan yang ditawarkan perusahaan.
Ukuran yang lebih substansial adalah berapa banyak pencari kerja yang benar-benar diterima dan terserap di dunia kerja, serta bagaimana keberlanjutan pekerjaan tersebut.
Untuk memastikan hasilnya dapat dievaluasi, Polri akan memantau data pencari kerja, proses penempatan, dan perkembangan hasil program melalui sistem pendataan yang dilakukan secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegas Rudy.
Pada akhirnya, POLIRAN menghadirkan pendekatan baru dalam keterlibatan Polri pada persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh kualitas pendataan, komitmen perusahaan dalam membuka kesempatan kerja, transparansi proses perekrutan, serta konsistensi evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang benar-benar terserap.
Dengan demikian, keberhasilan POLIRAN bukan sekadar terlihat dari kegiatan yang diselenggarakan, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan.
(HR)


No comments:
Post a Comment