Bali, WartaGlobal. Id
23/6/2025
Kasus "Ijazah Palsu" Dugaan melibatkan lembaga survei dapat merujuk pada situasi di mana lembaga survei dituduh melakukan praktik yang tidak etis atau tidak akurat dalam melakukan survei . Ini bisa termasuk:
1. Manipulasi hasil survei:
Lembaga survei mungkin memanipulasi hasil survei untuk mendukung narasi tertentu tentang agama atau ibadah.
2. Pertanyaan yang bias:
Pertanyaan survei yang dirancang untuk menghasilkan hasil tertentu, bukan untuk memahami opini publik yang sebenarnya.
3. Sampel yang tidak representatif:
Sampel survei yang tidak mewakili populasi secara akurat, sehingga hasil survei tidak dapat digeneralisasi.
Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus spesifik yang Anda maksud, saya dapat membantu Anda memahami lebih lanjut.
Dampak terjelek dari lembaga survei yang tidak etis atau tidak akurat dapat meliputi:
1. *Manipulasi opini publik*: Hasil survei yang tidak akurat dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan yang diambil.
2. *Kerusakan reputasi*: Lembaga survei yang tidak etis dapat merusak reputasi institusi atau organisasi yang terkait.
3. *Keputusan yang salah*: Hasil survei yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah dan berdampak negatif pada masyarakat.
4. *Hilangnya kepercayaan*: Jika lembaga survei terbukti tidak etis atau tidak akurat, maka kepercayaan publik terhadap lembaga survei dapat hilang.
Dampak-dampak ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dan berkepanjangan.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Hasil survei menunjukkan bahwa:
- *Mayoritas Tidak Percaya*: 66,9% responden tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah, sedangkan 19% percaya Jokowi memalsukan ijazah.
- *Tingkat Pengetahuan*: 75,9% responden mengaku tahu kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, dan dari mereka yang tahu, 69,7% tidak percaya ijazah Jokowi palsu.
- *Basis Pendukung*: Responden pendukung Anies-Muhaimin memiliki persentase tertinggi dalam percaya ijazah Jokowi palsu, yaitu 40,2%. Sementara itu, responden pendukung Prabowo-Gibran yang percaya ijazah Jokowi palsu hanya 15,2% ¹ ².
Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon dan memiliki margin of error 2,8% ¹.
Lembaga survei dapat dibubarkan jika:
- Melanggar hukum: Jika lembaga survei melakukan pelanggaran hukum, seperti memanipulasi data atau melakukan kecurangan.
- Tidak memenuhi standar: Jika lembaga survei tidak memenuhi standar profesional dan etika survei.
- Kehilangan kepercayaan: Jika lembaga survei kehilangan kepercayaan publik karena hasil survei yang tidak akurat atau tidak dapat dipercaya.
Pembubaran lembaga survei biasanya dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan pengawas. Namun, perlu proses yang adil dan transparan untuk menentukan apakah lembaga survei harus dibubarkan.
@Masyarakat Indonesia Tidak Bodoh Lagi, Bukan Zaman Siti Nurbaya.
Butet
Sumber : Pustaka
KALI DIBACA
