Gianyar, 22 Februari 2026 , WartaGlobal. Id
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial. Ketua forum, Sandhy Handika, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada anggota forum di Aula Kejari Gianyar, melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Kominfo, DPMD, Pendapatan Daerah, PMPTSP, DPUPR, dan Pariwisata.Kegiatan ini lanjutan pertemuan Kejaksaan Tinggi Bali dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada 5 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Sandhy menegaskan komitmen Kejari mencegah dan menindak pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Fokus forum mencakup pengawasan pendaftaran pekerja ke program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta pembahasan tunggakan iuran, pemulihan hak pekerja, dan sosialisasi bagi pekerja formal, informal, UMKM, serta rentan.Kehadiran Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Gianyar, Arin P. Quarta, beserta jaksa pengacara negara, menambah kekuatan pengawasan.
Langsung bertindak, Sandhy bersama Sekda Gianyar Gusti Bagus Adi Widya Utama dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Venina meninjau dua badan usaha: Bandung Collection dan Waja Motor. Tinjauan lapangan itu memverifikasi kepatuhan perusahaan dalam melindungi pekerja.
Puncak kegiatan, rombongan menyerahkan santunan JKK dan JKM senilai Rp171.333.328 kepada keluarga Pekaseh I Wayan Puama Karita di Banjar Palak, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati. Santunan itu menjadi isyarat nyata: kepatuhan BPJS bukan hanya kewajiban, tapi penyelamat bagi pekerja dan keluarga.Kegiatan ini perwujudan komitmen Kejari Gianyar mengawal hak pekerja sesuai regulasi, mendorong budaya kepatuhan di tengah maraknya tunggakan iuran di Bali.
KALI DIBACA
