Denpasar Bali7/3/2026, WartaGlobal. Id
Sidang dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Bali mengungkap praktik mencurigakan: pemberian kredit ratusan juta tanpa jaminan jelas dan proses ACC kilat oleh terdakwa, kepala LPD. Tiga saksi kunci—Klian Adat Gusti, I Wayan Teges (Klian Banjar Pande Kelod), dan Sugeng Priyanto—jerat terdakwa Pande atas keluhan akses dana macet dan pelanggaran aturan adat.[web:context]Kesaksian Klian Adat GustiKlian Gusti tak diizinkan masuk ruang pengurus LPD untuk tahu keputusan kompensasi klian adat atau tim PAS 2023 yang bentuk LPD untuk telusuri aset desa. Ia tak pernah dengar pinjaman ke pihak luar desa—menurutnya, aturan adat tegas larang hal itu demi lindungi aset communal.
Pengacara tanya: "Boleh pinjam tanpa jaminan?" Dijawab tegas:
"Tidak boleh, adat wajib jaminan lokal."Keluhan Krama I Wayan TegesSaksi Teges, krama Desa Adat Teges, ungkap sulit tarik tabungan LPD—harus cicil, bahkan SITAPA tak bisa diambil langsung.
Banyak warga marah saat gagal tarik dana, kesepakatan dengan Ketut Sarjana malah ditawari cicilan oleh LPD. "Krama desa tak bisa ambil hak sendiri, birokrasi LPD hambat ekonomi adat," keluhnya.[web:context]Kasus Kredit Sugeng PriyantoSaksi Sugeng akui pinjam Rp300 juta tahun 2021 atas akad kredit LPD, dibantu Dedi dan Suroto (terkait terdakwa), tenor 5 tahun. Pertemuan di Renon: syarat sewa tanah Rp132 juta tiba-tiba ACC jadi Rp300 juta oleh terdakwa—belum ada jaminan pun langsung disetujui, buku tabungan dibuat LPD, dana cair langsung diserahkan ke Suroto.
Hakim temukan kejanggalan mutasi: uang bangunan tak kembali ke LPD meski rumah diserahkan balik akibat macet; LPD sudah kontrak ulang aset itu. Pengacara tanya urutan notaris vs pengajuan—Sugeng konfirmasi kredit kembali ke LPD via datang langsung/transfer. Terdakwa tanya: "Pernah ke kantor lihat hasil rapat?" Sugeng akui pernah.[web:context]Tuntutan TransparansiKasus ini soroti negara wajib hadir awasi LPD demi krama adat—mirip krisis WNI Kamboja, lambatnya respons picu kerugian rakyat kecil.
WartaGlobal, desak sidang buka akses klian adat dan audit aset LPD segera.
FY
KALI DIBACA
