Denpasar Bali, WartaGlobal. Id
Pulau Dewata, yang selama ini diagungkan sebagai magnet turis global dengan pendapatan miliaran dolar, kini menjadi saksi bisu marginalisasi warganya sendiri. Di balik gemerlap hotel bintang lima dan investasi asing yang mengalir deras, rakyat Bali asli – petani, nelayan, dan masyarakat desa – tercekik seperti "tikus mati di lumbung padi". Ironisnya, kemakmuran pariwisata justru menjadi biang kerok utama ketimpangan ini.
Alasan pertama yang paling pedas: dominasi investor luar yang menggusur hak lokal. Bali terkenal dengan ritual adatnya yang memesona, tapi penduduk asli justru termarjinalkan dibandingkan investor dan pendatang yang meraup keuntungan besar. Sektor pariwisata, tulang punggung ekonomi Bali, hanya menguntungkan segelintir kabupaten seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar, sementara enam kabupaten lain tertinggal jauh. Penelitian UGM mengungkap faktor pemicu: kebijakan provinsi yang timpang, distribusi investasi tak merata, dan pertumbuhan turisme yang tak terkendali.
Tambah parah, kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah masih tinggi meski otonomi daerah. Ekonomi Bali memang tumbuh di atas rata-rata nasional dengan pengangguran rendah, tapi disparitasnya mencolok: penduduk miskin desa lebih rendah secara angka, tapi ketimpangan antar-sektor dan wilayah memicu konflik. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) disebut pahlawan kaum tak bankable, tapi itu tak cukup obati luka sistemik.
Belum lagi tekanan citra pariwisata yang membungkam kritik. Kebebasan pers di Bali terjepit agenda internasional dan tuntutan jaga image "surga dunia". Sepanjang 2025, AJI Denpasar catat kekerasan fisik, intimidasi, hingga serangan digital terhadap jurnalis – termasuk kasus brutal 30 Agustus di Mapolda Bali. Jurnalis perempuan seperti Febiola dari DetikBali jadi korban represif meski tunjukkan ID pers. Ini bukti negara gagal lindungi suara kritis yang ungkap marginalisasi.
Pemerintah provinsi dan wakil rakyat? Mereka sibuk auto-pilot, abaikan fakta ketidakadilan dan hak masyarakat termarjinalkan. Globalisasi dan kebijakan tak inklusif tambah bobol: petani-nelayan kecil tersingkir oleh impor dan industrialisasi.
Sudah saatnya Bali bangun dari mimpi indah. Tanpa reformasi kebijakan yang pro-rakyat, Pulau Dewata akan tetap jadi koloni investor – dan warganya penonton miskin di pesta sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus usut tuntas, alihkan investasi ke daerah tertinggal, dan lindungi pers sebagai pengawas. Jika tidak, ledakan sosial tak terhindarkan.
KALI DIBACA
