Denpasar, WartaGlobal.id
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Setya Kita Pancasila (SKP) Provinsi Bali menandai babak baru penguatan organisasi melalui peresmian kantor sekretariat di Jalan Sutoyo No. 30, Denpasar, Selasa (14/7/2026). Lebih dari sekadar perpindahan alamat, momentum ini menjadi penegasan komitmen SKP Bali mempererat kolaborasi dengan unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas Pulau Dewata.
Acara tersebut dihadiri perwakilan Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Korem 163/Wira Satya, Kejaksaan Tinggi Bali, Kapolresta Denpasar, Direktorat Intelkam Polda Bali, Direktorat Binmas Polda Bali, Imigrasi Ngurah Rai, Kesbangpol Provinsi Bali, hingga unsur akademisi.
Ketua DPW SKP Bali, Nyoman Darmada, S.H., M.H., menegaskan kehadiran sekretariat baru bukan hanya simbol penguatan organisasi, tetapi juga pusat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah.
Menurutnya, Bali membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa agar tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan domestik serta mancanegara.
"Kami ingin SKP Bali menjadi bagian dari solusi. Organisasi ini siap berjalan bersama pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga persatuan, keamanan, serta mendukung pembangunan nasional," tegas Nyoman Darmada.
Ia juga menekankan bahwa SKP Bali siap mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Adhi Tiana Putra, S.STP., M.Si., menyatakan SKP Bali merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ia berharap keberadaan sekretariat baru mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga sekaligus mendorong SKP Bali tidak hanya menjadi pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan kritik dan masukan yang konstruktif.
"Organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Kolaborasi yang sehat harus dibangun melalui komunikasi, pengawasan, dan masukan yang objektif demi kemajuan Bali," ujarnya.
Dukungan juga datang dari Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Bali, Kombes Pol. Andy Ervyn, S.I.K., M.H. Menurutnya, sekretariat baru akan menjadi ruang komunikasi yang lebih efektif antara SKP Bali dengan Polda Bali, Korem, Kejati, Imigrasi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa menjaga Bali tidak cukup hanya menghadirkan situasi aman dan damai, tetapi juga harus menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat.
"Target kita bukan sekadar aman dan damai, tetapi juga sejuk. Ketika suasana sejuk tercipta, maka komunikasi berjalan baik, potensi konflik menurun, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman," katanya.
Peresmian kantor baru ini memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara organisasi kemasyarakatan dan institusi negara dalam membangun stabilitas daerah. Di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, hingga dinamika pariwisata, sinergi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk menjaga Bali tetap kondusif.
Dengan sekretariat baru tersebut, SKP Bali diharapkan mampu memperluas peran sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat nilai persatuan, serta berkontribusi aktif dalam menjaga Bali tetap aman, damai, dan sejuk melalui kolaborasi yang terukur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
KALI DIBACA
