MATARAM — WartaGlobal.Id

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Komisi Riset dan Inovasi memberikan apresiasi terhadap Program Sayembara Riset yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program yang berlangsung pada 7–21 Agustus 2026 tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan NTB agar tidak hanya bertumpu pada kebijakan administratif, tetapi semakin kuat dengan data, riset, dan pendekatan ilmiah.

“Program Sayembara Riset ini kami rasa untuk mendorong pembangunan daerah lewat RPJMD Daerah NTB. Menurut kami, langkah BRIDA NTB adalah langkah konkret dengan pendekatan ilmiah yang kami harap bisa dirumuskan dalam program daerah ke depan,” ujar Tata Sapriadin, Komisi Riset dan Inovasi PB HMI.

RISET JANGAN BERHENTI DI LACI

PB HMI menilai sayembara riset tidak boleh berhenti sebatas kompetisi akademik atau menghasilkan tumpukan laporan penelitian.

Riset harus memiliki hilirisasi yang jelas: menemukan persoalan, membaca potensi, merumuskan rekomendasi, kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan.

Dalam konteks tersebut, regulasi yang dikeluarkan Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, dinilai membuka ruang bagi berbagai persoalan daerah untuk dikaji secara lebih terukur.

“Yang penting bukan hanya menghasilkan penelitian, tetapi bagaimana hasil riset tersebut dapat menjadi bahan perumusan program daerah ke depan,” demikian substansi apresiasi PB HMI.

PEMBANGUNAN HARUS BERBASIS DATA

PB HMI juga mendorong agar kebijakan serupa terus dikembangkan pemerintah daerah.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, NTB membutuhkan ekosistem riset yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan perguruan tinggi, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa, peneliti muda, komunitas, serta masyarakat.

Dengan demikian, riset tidak menjadi aktivitas eksklusif kalangan akademisi, melainkan instrumen untuk membaca persoalan nyata masyarakat.

Program Sayembara Riset BRIDA NTB dinilai dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kompetensi riset di daerah.

Apresiasi PB HMI sekaligus menjadi pesan penting bagi pemerintah daerah:

Kebijakan yang baik harus lahir dari persoalan yang nyata dan data yang dapat diuji.

NTB memiliki berbagai tantangan pembangunan—mulai dari kualitas SDM, ekonomi, kemiskinan, lingkungan, pariwisata, pertanian hingga transformasi digital.

Semua membutuhkan jawaban yang tidak sekadar berdasarkan asumsi atau kepentingan jangka pendek.

Riset harus menjadi mata pemerintah untuk melihat persoalan dan menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar berapa banyak penelitian yang dihasilkan, tetapi:

Berapa banyak hasil penelitian yang benar-benar masuk ke dalam kebijakan dan mengubah kehidupan masyarakat?

Jika sayembara riset mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka BRIDA NTB tidak sekadar menyelenggarakan kompetisi.

BRIDA sedang membangun fondasi kebijakan NTB yang lebih ilmiah, terukur, dan berbasis pengetahuan.

 Riset Harus Naik Kelas—Dari Proposal Menjadi Kebijakan, Dari Data Menjadi Perubahan.