BALI — Warta Global.Id. Membicarakan radikalisme di Bali tidak cukup hanya dengan menunjuk agama, kelompok tertentu, atau tingkat pendidikan seseorang. Sejarah menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks: radikalisme tumbuh ketika ideologi yang eksklusif bertemu dengan krisis nalar, intoleransi, jaringan sosial, propaganda, serta kondisi yang memungkinkan seseorang menerima kekerasan sebagai sesuatu yang dibenarkan.
Karena itu, menyebut radikalisme semata-mata sebagai akibat “kebodohan otak manusia” merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
Bali memiliki sejarah panjang tentang perbedaan
Jauh sebelum istilah radikalisme modern dikenal, Bali telah mengalami dinamika perbedaan keagamaan dan sosial.
Kajian Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mencatat bahwa sebelum masa pemerintahan Raja Udayana dan Gunapriya Dharmapatni pada sekitar 989–1011 Masehi, berkembang berbagai aliran keagamaan di Bali, antara lain Pasupata, Bhairawa, Wesnawa, Boda, Brahmana, Rsi, Sora, Ganapatya dan Siwa Siddhanta.
Perbedaan tersebut bahkan pernah menimbulkan pertentangan yang mengganggu kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Raja Udayana kemudian menugaskan Mpu Kuturan mengadakan pertemuan para tokoh agama. Dari proses tersebut lahir kesepahaman keagamaan yang kemudian dikaitkan dengan konsep Trimurti dan pembangunan Kahyangan Tiga.
Pelajaran sejarahnya jelas: perbedaan tidak otomatis melahirkan kekerasan. Yang menentukan adalah bagaimana masyarakat mengelola perbedaan tersebut.
Budaya Bali sendiri terbentuk melalui proses panjang akulturasi berbagai unsur budaya. Kajian Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali menyebut kebudayaan Bali merupakan hasil interaksi berbagai unsur, termasuk budaya lokal, India, Jawa, Tiongkok dan Barat.
Dengan kata lain, Bali bukan sejarah tentang satu identitas yang berdiri sendirian. Bali adalah sejarah perjumpaan.
Bom Bali: ketika ideologi berubah menjadi kekerasan
Namun Bali juga pernah menjadi lokasi salah satu tragedi terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pada 12 Oktober 2002, tiga ledakan terjadi di kawasan Legian, Bali. Peristiwa Bom Bali I kemudian menjadi titik balik dalam sejarah penanggulangan terorisme Indonesia. Dokumen BNPT mencatat bahwa serangan tersebut dikaitkan dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda.
Peristiwa itu bukan sekadar persoalan “orang bodoh melakukan tindakan bodoh”.
Di balik aksi kekerasan terdapat proses ideologisasi, jaringan, doktrin, rekruitmen dan pembenaran terhadap kekerasan.
Kajian BNPT mengenai sejarah terorisme Indonesia juga menunjukkan adanya hubungan historis antara perkembangan jaringan JI dengan warisan pemikiran Darul Islam serta pengalaman sejumlah tokohnya dalam jaringan jihad internasional.
Artinya, seseorang dapat memiliki kemampuan membaca, pendidikan, pengalaman organisasi, bahkan kemampuan teknis tertentu, tetapi tetap dapat terjerumus dalam ekstremisme apabila nalar kritis dikalahkan oleh doktrin yang menutup ruang dialog.
Radikalisme bukan sinonim kemiskinan atau kebodohan
Ini bagian yang harus diluruskan.
Orang berpendidikan tidak otomatis kebal terhadap radikalisme. Sebaliknya, orang yang pendidikannya rendah juga tidak otomatis radikal.
Faktor pendidikan memang penting, tetapi pendidikan formal bukan satu-satunya vaksin terhadap ekstremisme.
Yang lebih penting adalah kemampuan seseorang untuk:
- membedakan fakta dan propaganda;
- menerima keberadaan kelompok yang berbeda;
- menguji informasi secara kritis;
- menolak dehumanisasi terhadap kelompok lain;
- memahami agama secara kontekstual;
- menyelesaikan konflik tanpa kekerasan;
- serta memiliki ruang sosial yang sehat untuk berdialog.
BNPT sendiri menempatkan intoleransi sebagai salah satu kondisi yang dapat mendahului radikalisme-terorisme dan menjalankan pendekatan deradikalisasi melalui pembangunan fisik maupun nonfisik serta reintegrasi sosial.
Masalah utamanya bukan hanya “otak bodoh”, tetapi nalar yang ditutup
Dalam perspektif jurnalistik, istilah “kebodohan” harus diperlakukan hati-hati.
Sebab radikalisme bukan penyakit intelektual yang hanya menyerang orang yang tidak berpendidikan.
Radikalisme lebih tepat dibaca sebagai proses sosial dan ideologis.
Seseorang dapat mulai dari rasa kecewa, ketidakadilan, pencarian identitas, kebutuhan akan penerimaan kelompok, kemudian bertemu dengan narasi yang menawarkan jawaban sederhana terhadap persoalan yang sebenarnya kompleks.
Di sinilah propaganda bekerja.
Dunia yang rumit dipaksa menjadi hitam-putih:
kami benar — mereka salah.
kami suci — mereka sesat.
kami korban — mereka musuh.
Ketika cara berpikir seperti itu mengeras, kompromi dianggap pengkhianatan dan kekerasan dapat dipersepsikan sebagai pembenaran.
Bali mempunyai modal sejarah untuk melawan ekstremisme
Sejarah Bali justru memberikan pelajaran penting.
Perbedaan aliran keagamaan pernah hadir dalam masyarakat Bali. Namun sejarah juga mencatat adanya upaya mempertemukan berbagai kelompok untuk mencari kesepahaman.
Itulah yang seharusnya dibaca kembali hari ini.
Bali tidak perlu melawan perbedaan. Bali perlu melawan kebencian yang lahir ketika perbedaan dijadikan alasan untuk menghilangkan martabat manusia.
Bom Bali 2002 dan tragedi berikutnya juga memperlihatkan bahwa radikalisme tidak berhenti pada perdebatan ideologi. Ketika doktrin kekerasan bertemu jaringan dan kemampuan operasional, konsekuensinya dapat menjadi tragedi kemanusiaan.
Kajian jurnalis: pertanyaan yang lebih penting
Maka pertanyaan jurnalistiknya bukan:
«“Apakah radikalisme lahir karena manusia bodoh?”»
Pertanyaan yang lebih tajam adalah:
Siapa yang memproduksi kebencian?
Siapa yang menyebarkan doktrin?
Bagaimana seseorang direkrut?
Mengapa seseorang percaya bahwa kekerasan dibenarkan?
Siapa yang menyediakan ruang, jaringan dan pendanaan?
Dan mengapa lingkungan sosial gagal mendeteksi perubahan tersebut sejak awal?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa pemberitaan dari sekadar hard news menuju jurnalisme investigasi.
Sebab memberitakan radikalisme hanya dengan menyebut pelaku dan aksi kekerasannya berarti hanya memotret ujung gunung es.
Jurnalisme harus mencari akar.
Kesimpulan
Radikalisme di Bali tidak dapat dijelaskan dengan satu sebab.
Bukan semata-mata kebodohan. Bukan semata-mata kemiskinan. Bukan semata-mata agama. Dan bukan pula semata-mata pendidikan.
Ia dapat tumbuh dari pertemuan berbagai faktor: intoleransi, eksklusivisme, propaganda, krisis identitas, jaringan ideologis, pengalaman konflik, lingkungan sosial, dan pembenaran terhadap kekerasan.
Sejarah Bali bahkan memperlihatkan bahwa perbedaan telah lama menjadi bagian dari perjalanan masyarakatnya. Yang menjadi ancaman bukan keberagaman itu sendiri, melainkan ketika manusia kehilangan kemampuan untuk melihat manusia lain sebagai sesama.
Radikalisme dimulai ketika nalar berhenti bertanya.
Ekstremisme tumbuh ketika perbedaan dianggap dosa.
Dan kekerasan menjadi mungkin ketika manusia berhasil diyakinkan bahwa manusia lain tidak lagi layak dihormati.
Bali memiliki sejarah tentang perbedaan.
Tugas generasi hari ini adalah memastikan sejarah itu tidak berubah menjadi sejarah kebencian.
Afkan.
Referensi :
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) — Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta.
Ini penting untuk bagian faktor radikalisasi. BNPT membedakan faktor domestik, internasional, dan kultural; termasuk kemiskinan/ketidakadilan, pengaruh konflik internasional, serta pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran yang sempit.
BNPT — Kajian/Sejarah Terorisme di Indonesia.
Dokumen BNPT menyebut Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 sebagai titik balik sejarah terorisme Indonesia dan mengaitkannya dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) serta hubungan jaringan tersebut dengan Al-Qaeda.
BNPT — Jurnal Jalan Damai, Vol. 1 No. 2, April 2025.
Publikasi ini membahas sejarah JI, pengaruh ideologi Darul Islam (DI), pengaruh pemikiran Timur Tengah, serta Bom Bali 2002 dalam perkembangan terorisme Indonesia.
PPID BNPT
International Crisis Group (ICG), Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates, Asia Report No. 43, 2002.
Ini sangat berguna untuk karya jurnalistik investigatif karena laporan tersebut menggunakan dokumen persidangan, informasi kepolisian, dan wawancara untuk mengkaji struktur, perekrutan, motivasi, dan jaringan JI.
Google Buku
BNPT — materi tentang intoleransi dan radikalisme.
BNPT menyatakan intoleransi merupakan salah satu pintu awal menuju radikalisme dan bahwa radikalisasi tidak berdiri pada satu faktor saja.
Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarso, S. (2020).
Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruk LSM tentang Program Deradikalisasi. Jurnal Sosiologi Walisongo, 4(1), 53–72.
DOI: 10.21580/jsw.2020.4.1.4544. Penelitian ini menekankan bahwa deradikalisasi tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga lingkungan sosial.
Jurnal Walisongo
Layla Rizky (2018), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia: Studi atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan. Ini bisa menjadi referensi akademik untuk membahas pendekatan deradikalisasi.
Repository UIN Jakarta
Khusus sejarah Bali
Untuk bagian sejarah Bali dan tradisi pengelolaan perbedaan keagamaan, gunakan publikasi Balai Pelestarian Kebudayaan/Warisan Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai perkembangan aliran keagamaan pada masa Mpu Kuturan dan Raja Udayana.
Ini penting supaya tulisan tidak jatuh pada kesimpulan bahwa “radikalisme lahir karena kebodohan.”
Secara akademik, formulasi yang jauh lebih kuat adalah:
Radikalisme tidak lahir semata-mata dari kebodohan, tetapi dapat berkembang melalui kombinasi intoleransi, eksklusivisme, krisis identitas, propaganda, ketidakadilan yang dipersepsikan, lingkungan sosial, pemahaman keagamaan yang sempit, dan jaringan ideologis.
Bahkan BNPT sendiri menguraikan beberapa faktor, bukan satu penyebab tunggal.
Jk
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
