Kesalahan Individu Jangan Menjadi Dosa Kolektif: Akademisi Dwijendra Soroti Stigma Perantau NTT di Bali
Publisher
ADMIN REDAKSI
-
Saturday, 21 November 2026
Poto Istimewa
Denpasar–WartaGlobal.Id
Persoalan relasi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang di Bali kembali menjadi perhatian. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat multikultural, munculnya stigma negatif terhadap perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi persoalan serius yang perlu disikapi secara rasional, proporsional, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Akademisi Universitas Dwijendra, Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum, menegaskan bahwa kesalahan individu tidak seharusnya berubah menjadi stigma kolektif terhadap kelompok masyarakat berdasarkan asal daerah, etnis, maupun identitas budaya.
Pandangan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat plural, yakni kecenderungan menggeneralisasi tindakan segelintir orang menjadi penilaian terhadap seluruh kelompok.
Bali sebagai daerah tujuan migrasi telah menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas sosial, budaya, bahasa, dan latar belakang ekonomi. Kehadiran masyarakat NTT di Bali merupakan bagian dari dinamika tersebut, baik dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi.
Namun, sejumlah peristiwa keributan atau konflik sosial yang melibatkan oknum pendatang kerap memunculkan persepsi negatif. Persoalannya, ketika identitas daerah pelaku lebih ditonjolkan daripada fakta dan tanggung jawab individual, persepsi tersebut berpotensi berkembang menjadi prasangka sosial.
Stigma Sosial: Ketika Fakta Dikalahkan Generalisasi
Dalam perspektif sosiologi, stigma tidak selalu terbentuk melalui fakta yang utuh. Ia dapat tumbuh dari pengalaman terbatas, informasi berulang, opini masyarakat, hingga pemberitaan dan percakapan di media sosial.
Ketika suatu peristiwa negatif terus dilekatkan pada identitas kelompok tertentu, masyarakat berisiko membangun konstruksi sosial yang tidak objektif.
Di sinilah letak persoalan yang perlu mendapat perhatian. Perbuatan seseorang merupakan tanggung jawab personal dan harus diproses berdasarkan bukti serta ketentuan hukum. Tidak ada dasar yang adil untuk menjadikan asal daerah sebagai ukuran karakter seseorang.
Menghakimi seluruh masyarakat NTT berdasarkan tindakan beberapa individu merupakan bentuk generalisasi yang mengabaikan keberagaman karakter, pendidikan, pekerjaan, dan perilaku manusia.
Prinsip yang sama juga berlaku bagi masyarakat Bali maupun kelompok masyarakat lainnya. Tidak seorang pun semestinya menerima penilaian negatif hanya karena kesamaan identitas kedaerahan dengan seseorang yang melakukan pelanggaran.
Toleransi Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab
Di sisi lain, kehidupan sebagai pendatang juga mengandung tanggung jawab sosial. Menghormati adat istiadat Bali, tradisi keagamaan, aturan desa adat, serta peraturan pemerintah merupakan bagian penting dari proses adaptasi dan integrasi sosial.
Kebebasan hidup di tanah rantau harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap masyarakat setempat.
Setiap konflik perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum, komunikasi, dan musyawarah. Tindakan kekerasan, intimidasi, maupun perilaku yang mengganggu ketertiban tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun.
Organisasi dan paguyuban masyarakat NTT juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat edukasi anggotanya, membangun solidaritas yang sehat, serta menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat lokal.
Sebaliknya, masyarakat Bali perlu menjaga ruang interaksi yang terbuka dan setara. Penegakan aturan tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi diskriminasi atau perlakuan berbeda berdasarkan asal-usul seseorang.
Persatuan Tidak Dibangun dengan Prasangka
Persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata tentang masyarakat Bali dan perantau NTT. Lebih jauh, ini merupakan ujian kedewasaan sosial dalam menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman Indonesia.
Kondusivitas tidak dapat dibangun hanya dengan menuntut satu kelompok untuk menyesuaikan diri, sementara kelompok lainnya bebas membangun prasangka. Keharmonisan membutuhkan tanggung jawab dua arah, penghormatan terhadap hukum, serta kesediaan untuk saling memahami.
Penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku pelanggaran, tetapi tetap adil terhadap mereka yang tidak terlibat. Identitas daerah tidak boleh menjadi alat untuk menghakimi, mengucilkan, ataupun membatasi hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada akhirnya, Bali membutuhkan ketegasan terhadap setiap tindakan yang mengganggu keamanan sekaligus kebijaksanaan dalam menjaga kemanusiaan.
Sebab, satu orang dapat melakukan kesalahan, tetapi tidak berarti seluruh daerah asalnya harus menanggung hukuman sosial.
Persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan masyarakat menghormati perbedaan, menegakkan keadilan, dan menolak prasangka.
Tulisan ini diangkat dari pemikiran Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum, Akademisi Universitas Dwijendra.
No comments:
Post a Comment