Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV di Gedung Rapat DPRD Bali, Sabtu (7/11/2026). Agenda lima tahunan ini menjadi forum evaluasi kepengurusan 2021–2026 sekaligus menentukan arah organisasi untuk periode 2026–2031.

Ketua DPD KPPI Bali, Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., menegaskan Musda merupakan forum tertinggi organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus, memilih kepengurusan baru, menetapkan program kerja, serta memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Menurut Sari Galung, evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Setiap program harus diukur berdasarkan capaian, kendala, dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas serta keterwakilan perempuan dalam politik.

Selama periode 2021–2026, KPPI Bali telah menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari pelantikan DPC, talk show, program Perempuan Berdaya, Negara Berjaya, edukasi pengelolaan sampah, pelatihan bela diri, hingga seminar peningkatan kompetensi calon anggota legislatif perempuan bersama B-Trust.

Di bidang sosial, KPPI turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Bangli dan Karangasem, serta menggelar kunjungan sosial dan pembagian sembako kepada warga lanjut usia di Denpasar dan Singaraja.

Namun, Sari Galung mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program yang perlu dibenahi melalui evaluasi terbuka.

Keterwakilan 30 Persen Jadi Tantangan

KPPI Bali juga menempatkan peningkatan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam lembaga politik dan partai politik sebagai salah satu agenda perjuangan.

Sari Galung menilai budaya patriarki dan subordinasi perempuan masih menjadi tantangan dalam memperluas ruang partisipasi perempuan, khususnya dalam pengambilan keputusan politik.

Sebagai organisasi lintas partai yang independen, KPPI diharapkan menjadi ruang penguatan kapasitas, pemahaman legislasi, dan kompetensi perempuan agar mampu berkontribusi dalam proses demokrasi.

Regenerasi Harus Dibuktikan dengan Kinerja

Musda IV bukan sekadar pergantian kepengurusan. Kepengurusan 2026–2031 akan menghadapi tantangan untuk memastikan program pemberdayaan perempuan menghasilkan dampak nyata, mulai dari peningkatan kapasitas, akses politik, hingga keterlibatan dalam pengambilan kebijakan publik.

Harapan terhadap kepengurusan baru adalah terbentuknya organisasi yang solid, terbuka terhadap evaluasi, serta memiliki komitmen berkelanjutan dalam memperjuangkan kesetaraan dan partisipasi perempuan.

Sebab, keterwakilan perempuan bukan hanya tentang memenuhi angka 30 persen, melainkan memastikan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas, dan ruang yang setara untuk menentukan arah kebijakan.

Musda IV KPPI Bali diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran perempuan dalam pembangunan dan demokrasi di Bali.