Kepada Yth.,
Bapak Direktur PLN Provinsi Bali
Di Tempat
Salinan kepada:
1. Yth., Gubernur Provinsi Bali
2. Yth., Direktur Utama PLN (Persero)
3. Yth., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali
Badung, 23 Agustus 2025
Dengan hormat,
Sebagai media yang konsisten mengawal isu pembangunan di Bali, kami merasa perlu untuk menyampaikan masukan dan keresahan masyarakat mengenai kondisi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dikelola oleh PLN.
Pada tanggal 23 Agustus 2025, tim redaksi kami melakukan verifikasi langsung ke SPKLU Unit Mengwi Kapal yang tercantum dan aktif dalam aplikasi PLN Mobile. Temuan di lapangan sungguh memprihatinkan. Fasilitas tersebut tidak dapat beroperasi. Ketika dikonfirmasi melalui hotline SPKLU PLN, pihak operator menyatakan bahwa unit tersebut memang sedang dalam kondisi "tidak dapat digunakan".
Kondisi ini sangat disayangkan karena:
1.Menimbulkan Kekecewaan Pengguna: Informasi pada aplikasi menunjukkan ketersediaan dan cara penggunaan, namun kenyataannya tidak berfungsi. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan (trust gap) pada calon pengguna kendaraan listrik.
2.Menghambat Transisi Energi:
Ketidaktersediaan infrastruktur yang andal merupakan hambatan terbesar dalam percepatan adopsi kendaraan listrik, yang menjadi program prioritas nasional.
3.Inefektivitas Anggaran:
Kami khawatir terjadi inefektivitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang notabene berasal dari dana negara.
Masukan Konstruktif Kami:
1.Audit dan Pemeliharaan Rutin:
Kami mendorong PLN untuk melakukan audit teknis dan kesiapan operasional secara berkala terhadap seluruh SPKLU di Bali. Sistem pemeliharaan preventif harus ditingkatkan untuk memastikan keandalan dan mengurangi downtime.
2.Update Informasi Real-Time:
Aplikasi PLN Mobile harus dapat menampilkan status SPKLU secara real-time (Tersedia, Sedang Digunakan, Tidak Berfungsi). Hal ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat dari perjalanan sia-sia.
3.Peningkatan Layanan Pelanggan:
Layanan hotline harus diperkuat dengan informasi yang akurat dan solutif, tidak sekadar memberi informasi "tidak bisa digunakan", tetapi juga memberikan estimasi perbaikan atau alternatif SPKLU terdekat yang beroperasi.
4.Transparansi dan Evaluasi Publik:
Perlunya transparansi mengenai progress pembangunan, jumlah unit yang beroperasi, dan rencana pengembangan SPKLU ke depannya. Kami juga mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas anggaran untuk program ini, baik di level regional Bali maupun nasional.
Kami sangat memahami bahwa membangun infrastruktur baru memiliki tantangannya sendiri. Namun, sebagai BUMN pelat merah, komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai energi terbarukan tidak boleh setengah hati. Setiap fasilitas yang dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Besar harapan kami agar Bapak Direktur dapat mengambil langkah strategis dan cepat untuk menuntaskan persoalan ini. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali juga sangat kami nantikan untuk memastikan program energi terbarukan ini berjalan sesuai target.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan dengan penuh rasa hormat dan semangat membangun untuk Bali yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Hormat kami,
Maichel Benedictus
Pimpinan Redaksi
WartaGlobalBali.Id
KALI DIBACA
