DENPASAR Bali, WartaGlobal. Id
Direktorat Jenderal Imigrasi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi "Dharma Dewata" di Bali pada Rabu (15/4/2026). Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata utama Indonesia.
Pengukuhan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, dihadiri sekitar 100 petugas imigrasi Satgas, Gubernur Bali, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta perangkat daerah Provinsi Bali. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan, pembentukan Satgas ini merupakan komitmen konkret untuk menjaga Bali aman bagi masyarakat dan wisatawan internasional.
"Dharma Dewata"—diambil dari "Dharma" (kebaikan/kebenaran) dan "Dewata" (Bali)—akan patroli intensif di titik rawan pelanggaran keimigrasian. Fokus utama mencakup wilayah berkonsentrasi tinggi Warga Negara Asing (WNA), dengan peran quick response terhadap pelanggaran, penekanan angka deportasi, peningkatan rasa aman masyarakat, serta edukasi langsung di lapangan.
Capaian Imigrasi Bali periode 1 Januari–12 April 2026 mencatat 165 deportasi dan 62 pendetensian. "Kami giatkan operasi pengawasan rutin wilayah hingga skala nasional untuk jaga stabilitas keamanan dan kepercayaan publik," tegas Hendarsam.
Dalam kesempatan sama, Dirjen juga mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai pengawasan berbasis komunitas. Berbeda dengan Satgas taktis "Dharma Dewata", Pimpasa berfungsi preventif di tingkat desa melalui kolaborasi perangkat desa dan tokoh masyarakat—edukasi, deteksi dini, serta pengumpulan informasi aktivitas WNA.
"Sinergi patroli taktis Dharma Dewata dan pengawasan kewilayahan Pimpasa jadi strategi komprehensif. Bali ramah wisatawan berkualitas, tapi tegas lawan pelanggaran hukum dan norma," pungkas Hendarsam.
KALI DIBACA
