Denpasar, WartaGlobal.id – Bali terus mencatat rekor kunjungan wisatawan. Di balik angka yang membanggakan itu, muncul pertanyaan yang semakin sering disuarakan masyarakat, akademisi, dan pegiat lingkungan: apakah investasi dan pariwisata yang tumbuh tanpa kendali justru menggerus daya dukung alam, budaya, dan kualitas hidup masyarakat Bali?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Bali menerima hampir 7 juta wisatawan mancanegara sepanjang 2025, dengan tren kunjungan yang masih tinggi hingga 2026.
Pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata. Namun, pertumbuhan tersebut juga diikuti berbagai persoalan yang semakin nyata. Penelitian mengenai overtourism menunjukkan meningkatnya volume sampah, konversi lahan pertanian menjadi kawasan komersial, kemacetan, hingga tekanan terhadap infrastruktur dasar. Para peneliti mengingatkan bahwa pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan dapat mengancam keberlanjutan Bali dalam jangka panjang.
Persoalan air menjadi salah satu contoh paling nyata. Laporan terbaru menyebut sektor pariwisata mengonsumsi sebagian besar sumber daya air Bali. Di sejumlah wilayah selatan, masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sementara pembangunan hotel, vila, dan fasilitas wisata terus berlangsung. Ribuan hektare sawah juga dilaporkan beralih fungsi dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, isu keamanan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah dan aparat meningkatkan patroli setelah muncul peningkatan kasus kriminal yang menyasar wisatawan di beberapa kawasan wisata populer. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan pelayanan publik.
Ironisnya, berbagai seremoni promosi investasi dan pariwisata masih rutin digelar. Namun masyarakat mempertanyakan apakah acara-acara tersebut benar-benar menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan sampah, kemacetan, keamanan, tata ruang, dan perlindungan budaya Bali.
Investasi pada dasarnya bukanlah musuh. Yang menjadi persoalan adalah ketika investasi berjalan tanpa pengawasan, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, serta mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Pembangunan yang hanya mengejar angka kunjungan wisata berpotensi mengorbankan identitas Bali sebagai pulau budaya.
Pertanyaan yang kini layak diajukan bukan lagi berapa juta wisatawan yang datang ke Bali, melainkan berapa besar kemampuan Bali untuk tetap lestari ketika jutaan wisatawan datang setiap tahun.
Jika pemerintah pusat dan daerah tidak memperkuat penegakan tata ruang, pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, serta keamanan bagi WNI maupun WNA, maka kekhawatiran mengenai terkikisnya peradaban Bali tidak lagi menjadi sekadar opini, melainkan risiko nyata yang harus dihadapi bersama.
Bali membutuhkan investasi yang bertanggung jawab, bukan sekadar investasi yang mengejar keuntungan. Karena ketika alam, budaya, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, yang hilang bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga jati diri Pulau Dewata.
Afkan.
KALI DIBACA
