JAKARTA – WartaGlobalBali.Id
Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya menjaga kedaulatan negara dengan memperketat penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan. Penyalahgunaan izin tinggal, overstay, bekerja secara ilegal, hingga keterlibatan dalam tindak pidana kini berpotensi berujung pada deportasi dan pencekalan (penangkalan) dalam jangka waktu yang jauh lebih lama.
Perubahan regulasi melalui UU Nomor 63 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih besar kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa penangkalan yang sebelumnya relatif singkat kini dapat diberlakukan hingga 10 tahun, bahkan dapat diperpanjang untuk pelanggaran tertentu. Dalam kasus yang sangat berat, pelaku dapat dikenai larangan masuk Indonesia dalam waktu yang sangat panjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Data penindakan juga menunjukkan pengawasan semakin agresif. Pada April 2026, Imigrasi mengambil tindakan terhadap 346 WNA, dengan pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal. Fakta ini menjadi sinyal bahwa aparat tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif, tetapi juga pengawasan lapangan dan analisis intelijen keimigrasian.
Indonesian National Police
Selain penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran overstay lebih dari 60 hari dapat berujung pada tindakan administratif berupa detensi, deportasi, dan penangkalan. Sementara overstay di bawah 60 hari tetap dikenai denda sesuai ketentuan, kegagalan membayar denda juga dapat berujung pada deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia.
Pengamat menilai langkah tegas ini penting untuk menjaga keamanan nasional, kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang sehat. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa seluruh tindakan keimigrasian harus tetap dilaksanakan secara profesional, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia.
"Indonesia terbuka bagi WNA yang taat aturan, tetapi tidak memberi ruang bagi pelanggar hukum." Dengan pengawasan yang semakin ketat dan sistem keimigrasian yang semakin modern, era WNA yang merasa kebal terhadap aturan Indonesia dinilai telah berakhir.
Afkan.
KALI DIBACA
