Poto Kemerdekaan
Denpasar – Warta Global.Id Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, kritik terhadap kualitas pelayanan negara kembali mengemuka. Hampir tiga dekade sejak Reformasi 1998, berbagai kalangan menilai cita-cita membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat masih jauh dari harapan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua LKSB (Lembaga Kajian Strategis Bangsa), Abdul Ghopur, dalam sebuah pernyataan tertulis yang menyoroti kondisi pelayanan publik, birokrasi, penegakan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Abdul Ghopur, selama 28 tahun perjalanan reformasi, perubahan yang diharapkan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai persoalan kesejahteraan, layanan kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan supremasi sipil masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
"Reformasi seharusnya melahirkan birokrasi yang melayani rakyat, bukan justru meminta untuk dilayani. Ketika mentalitas pelayanan tidak berubah, ruang penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi akan tetap terbuka," ujar Abdul Ghopur dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya diukur dari usia republik, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memenuhi hak-hak dasar warganya. Berbagai survei dan penindakan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan melalui digitalisasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih memerlukan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Memasuki usia ke-81 kemerdekaan, publik berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa tidak berhenti pada seremoni tahunan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika setiap warga negara memperoleh pelayanan yang adil, kepastian hukum, kesempatan ekonomi yang setara, serta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Momentum Hari Kemerdekaan diharapkan menjadi ruang refleksi nasional bagi seluruh penyelenggara negara untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan bahwa amanat konstitusi benar-benar diwujudkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
KALI DIBACA
