Denpasar, Bali 11 April 2026 , WartaGlobal. Id
Pulau Dewata kini lebih mirip playground miliarder global daripada tanah warisan leluhur. Raksasa properti seperti villa mewah, resor internasional, dan pusat hiburan malam menjamur di mana-mana, dari Seminyak hingga Ubud.
Hasilnya? Masyarakat Bali asli terpinggirkan, kearifan lokal seperti subak dan upacara adat tergerus oleh hiruk-pikuk modernisasi. Ini bukan sekadar cerita pembangunan tak terkendali, melainkan marginalisasi sistemik yang didorong faktor ekonomi, budaya, politik, dan kebijakan pemerintah yang timpang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali 2025 menunjukkan ledakan investasi properti mencapai Rp 45 triliun, mayoritas dari asing dan korporasi.
Namun, tingkat kemiskinan di kalangan petani dan nelayan lokal naik 12% dalam dua tahun terakhir. "Bangunan-bangunan ini bukan hanya merebut lahan, tapi juga identitas kami," ujar I Made Suarta, petani subak di Tabanan yang kini menganggur setelah sawahnya digusur untuk resort bintang lima. Kasus seperti ini berulang: ribuan hektare sawah produktif hilang, diganti beton yang menguntungkan elite.
Karakteristik Marginalisasi yang Makin Nyata
Marginalisasi masyarakat Bali menunjukkan pola jelas, sebagaimana diuraikan Professional Leadership Institute dalam studi marginalisasi sosial-ekonomi mereka:
Pengucilan Sosial & Ekonomi: Kelompok rentan seperti miskin, gelandangan, dan anak jalanan semakin terisolasi. Di Kuta dan Legian, ribuan pekerja informal Bali – dari penjual kain hingga pemusik gamelan – tersingkir oleh turis kaya yang mendominasi ruang publik. Laporan LSM Bali Corruption Watch (2026) catat 40% anak jalanan Bali adalah keturunan petani lokal yang kehilangan mata pencaharian.
Diskriminasi Sistemik: Perbedaan etnis (Bali Hindu vs migran Jawa), gender, dan disabilitas memperburuk ketidakadilan. Wanita Bali tradisional kesulitan bersaing di sektor pariwisata modern yang prioritas pekerja muda berpenampilan "internasional". Data Kementerian Sosial RI menunjukkan 25% penyandang disabilitas Bali tak punya akses pekerjaan formal, tertinggal jauh dari rata-rata nasional.
Kurangnya Akses Dasar: Pendidikan, kesehatan, dan teknologi jadi barang mewah bagi lokal. Sekolah negeri di pedesaan overload, sementara rumah sakit swasta melayani turis. Akses internet cepat pun terbatas di desa-desa, memperlemah daya saing anak muda Bali melawan pekerja migran terampil.
Penyebab Utama: Kebijakan yang Menguntungkan Elite
Penyebabnya berlapis, tapi intinya adalah kebijakan pemerintah yang pro-investor. Faktor ekonomi: Pariwisata menyumbang 60% PDRB Bali, tapi 80% keuntungan mengalir ke korporasi asing (data Bank Dunia 2025). Budaya: Modernisasi impor menggerus kearifan lokal; contoh, festival EDM di sawah subak mengganggu irigasi adat. Politik: Izin bangunan diberikan kilat via Omnibus Law, minim konsultasi desa adat. Kebijakan pemerintah provinsi Bali bahkan gagal merata – anggaran rekonstruksi pasca-pandemi lebih banyak untuk infrastruktur bandara ketimbang pelatihan vokasi lokal.
Fenomena ini mirip "gentrifikasi tropis" di Thailand dan Vietnam, di mana modernisasi ciptakan dua Bali: satu untuk turis, satu untuk yang tersingkir. Tanpa intervensi, proyeksi BPS perkirakan 30% masyarakat Bali terpinggirkan pada 2030.
Pemerintah Bali klaim sedang revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk lindungi lahan adat. Tapi aktivis seperti Bali Heritage Trust menuntut moratorium bangunan baru. Pertanyaannya: apakah Bali akan selamat dari eksploitasi ini, atau jadi korban selanjutnya modernisasi tak berperikemanusiaan?
Sumber :
Professional Leadership Institute
WartaGlobal – Analisis Investigatif
KALI DIBACA
