Poto Tulisan
Denpasar Bali -WartaGlobal.Id
"Mahasiswa boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan kehilangan adab." Kalimat tersebut menjadi pesan yang belakangan disampaikan oleh tokoh politik Bali, De Gadjah. Pesan itu pada dasarnya mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dibingkai dengan etika dan penghormatan terhadap norma.
Namun, pesan itu justru memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah seruan menjaga adab sudah diikuti dengan kemampuan memulihkan adab dalam kehidupan sosial di Bali?
Sejumlah peristiwa kekerasan, aksi main hakim sendiri, hingga meningkatnya ketegangan sosial dalam beberapa waktu terakhir membuat sebagian masyarakat mempertanyakan efektivitas kepemimpinan moral para elite daerah. Kritik yang berkembang bukan semata-mata soal ucapan, melainkan mengenai hasil nyata di lapangan.
Jika mahasiswa diminta menjaga adab ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah, maka publik juga berharap para pemimpin mampu menghadirkan teladan melalui kebijakan, ketegasan, dan penyelesaian berbagai persoalan yang mengganggu rasa keadilan masyarakat.
Di sisi lain, aksi mahasiswa di Bali dalam beberapa kesempatan menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Aspirasi mereka mencakup berbagai isu, mulai dari lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak masyarakat.
Karena itu, ukuran kepemimpinan tidak berhenti pada ajakan menjaga adab, tetapi juga pada kemampuan menciptakan situasi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Publik tentu berhak bertanya:
Apakah adab hanya menjadi tuntutan bagi mahasiswa dan masyarakat, atau juga menjadi standar yang harus dibuktikan oleh para pemimpin melalui tindakan nyata?
Dalam demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan. Kritik merupakan mekanisme pengawasan agar kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, adab juga tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus tercermin dalam keberanian menegakkan hukum secara adil, melindungi masyarakat tanpa pandang bulu, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini jurnalistik yang mengangkat pertanyaan publik terhadap kepemimpinan berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di ruang publik. Penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan seseorang merupakan bagian dari perdebatan publik dan bukan merupakan pernyataan fakta yang telah diputuskan secara hukum.
KALI DIBACA
