JAKARTA — WartaGlobal.Id Selama sekitar 15 tahun mendampingi petani di berbagai daerah, praktisi pertanian nasional Andi Undru Mario menemukan bahwa persoalan pertanian Indonesia tidak berhenti pada ketersediaan pupuk.
Dari lapangan, ia melihat persoalan yang saling berkaitan, mulai dari sarana produksi, lahan pertanian, pendataan petani, distribusi bantuan hingga kesejahteraan petani.
Pengalaman tersebut bermula dari kegiatan pembagian pupuk gratis yang dilakukan Andi ketika terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Aktivitas itu kemudian berkembang menjadi proses riset dan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani secara langsung.
Sebagai Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi menilai pengalaman lapangan memberikan gambaran berbeda dibandingkan sekadar melihat persoalan pertanian dari sisi kebijakan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat sektor pertanian harus diikuti dengan implementasi yang mampu menjangkau petani yang benar-benar menggarap lahan.
“Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data,” tegas Andi dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global”, yang digelar DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).
Persoalan Bukan Sekadar Pupuk
Dari pengalamannya selama bertahun-tahun turun ke lapangan, Andi mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dukungan bagi petani.
Menurut dia, bantuan pertanian harus diberikan kepada petani yang benar-benar aktif melakukan produksi. Ketepatan sasaran menjadi penting karena kebijakan yang baik di tingkat pusat dapat kehilangan dampaknya apabila tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Selain bantuan, Andi juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia menilai petani tidak semestinya hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.
“Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan.
Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Karena itu, keberpihakan terhadap petani menurut Andi tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan secara periodik. Pemerintah perlu membangun ekosistem produksi yang memungkinkan petani mempertahankan kegiatan produksi secara berkelanjutan.
Data Petani Harus Menggambarkan Kondisi Riil
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Andi adalah sistem pendataan.
Ia menilai data penerima bantuan harus mampu menggambarkan kondisi nyata petani dan lahan yang dikelolanya. Pendataan yang tidak sesuai kondisi lapangan berpotensi membuat program bantuan tidak sepenuhnya menjangkau petani yang membutuhkan.
“Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” kata Andi.
Menurutnya, kejelasan data tersebut penting untuk memastikan berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sarana produksi hingga program peningkatan produktivitas, dapat dilakukan secara lebih terukur.
Andi menegaskan bahwa kritik terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan bukan dimaksudkan untuk melemahkan program pemerintah.
Sebaliknya, kritik konstruktif diperlukan agar kebijakan ketahanan dan swasembada pangan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi petani.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Pers Dorong Dialog Pertanian
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi mengatakan pers memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi kepada publik.
Menurut Heintje, media juga dapat menjadi ruang dialog untuk membahas persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Heintje.
Diskusi Media 2026 tersebut turut menghadirkan mantan Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka sebagai narasumber. Sejumlah wartawan dari media televisi dan media online nasional juga mengikuti forum tersebut.
Forum itu menjadi ruang untuk membedah persoalan pertanian dari dua sisi, yakni perspektif kebijakan dan realitas yang dihadapi petani di lapangan.
Pengalaman 15 tahun Andi Undru mendampingi petani menunjukkan satu persoalan penting: keberhasilan kebijakan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik aturan dirancang, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada petani dan lahan yang menjadi basis produksi pangan nasional.
Afkan.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
