Poto karikatur
Denpasar – WartaGlobal
Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia sesungguhnya tidak sedang menghadapi persoalan "isu" semata.
Tantangan yang lebih besar justru terletak pada lemahnya komunikasi publik dan minimnya empati sebagian pejabat dalam merespons keresahan masyarakat.
Setiap kali muncul kasus kriminalitas, konflik sosial, hingga persoalan yang melibatkan wisatawan asing, ruang publik dipenuhi spekulasi. Kondisi tersebut diperparah ketika pemerintah daerah atau pejabat terkait terlambat memberikan penjelasan yang utuh, cepat, dan meyakinkan.
Padahal, komunikasi publik yang efektif merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Menteri dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital berulang kali menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga kualitas komunikasi serta kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa tujuan utama komunikasi pemerintah adalah membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa institusi negara kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pandangan serupa disampaikan praktisi komunikasi Adita Irawati. Dalam Bimbingan Teknis Juru Bicara Pemerintah, ia menekankan bahwa komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan data dan fakta. Pendekatan yang mengedepankan empati jauh lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang sedang diliputi kecemasan atau ketidakpastian.
Akademisi komunikasi Dr. Erna Febriani bahkan mengingatkan bahwa keterlambatan pemerintah memberikan respons akan membuka ruang bagi spekulasi dan informasi yang menyesatkan. Dalam konsep komunikasi publik CLEAR, pemerintah dituntut responsif, konsisten, transparan, serta hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Kondisi inilah yang menjadi tantangan di Bali. Ketika masyarakat mempertanyakan keamanan, kenyamanan, atau citra daerah, yang dibutuhkan bukan sekadar konferensi pers setelah isu membesar. Publik membutuhkan pemimpin yang hadir lebih awal, mendengar keresahan warga, memberikan kepastian, serta mampu meredam kepanikan melalui komunikasi yang cepat, terbuka, dan penuh empati.
Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, menjaga rasa aman bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan juga tanggung jawab para pejabat dalam membangun komunikasi yang mampu menumbuhkan kepercayaan.
Sebab pada akhirnya, yang merusak citra Bali bukan semata sebuah peristiwa, melainkan ketika masyarakat merasa pemerintah lambat hadir, minim empati, dan gagal menjelaskan keadaan dengan jernih. Dalam era digital, kekosongan komunikasi akan selalu diisi oleh opini. Dan ketika opini mengalahkan fakta, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah, tetapi juga nama baik Bali di mata dunia.
KALI DIBACA
